Taliwang (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) meraih penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Terbaik II kategori Kabupaten/Kota Non-Indeks Harga Konsumen (IHK) untuk wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua (Nusampua).
Penghargaan itu diterima Sekretaris Daerah (Sekda) KSB, Hairul dalam kegiatan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) NTB 2026 yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi TPID se-NTB di Kantor Bupati Lombok Tengah, Rabu (21/10).
Sekda KSB, Hairul menjelaskan, penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat. “Penghargaan itu sekaligus menjadi pelecut semangat kita dalam memastikan daya beli masyarakat terjaga,” katanya, Jumat (23/10).
Sekda menuturkan, tidak mudah melakukan pengendalian inflasi di tengah kondisi ekonomi saat ini. Namun demikian,berbagai strategi dan kebijakan diambil pemerintah daerah untuk memastikan keberpihakan kepada masyarakat. Sejumlah langkah jangka pendek, menengah, dan panjang disusun sebagai strategi berkelanjutan menahan laju inflasi.
Dalam jangka pendek, Sekda menyebut, pemerintah daerah menggelar operasi pasar dan Gerakan Pasar Murah dengan prinsip tepat sasaran, tepat lokasi, dan tepat waktu (3T).
Selain itu, pemerintah daerah melakukan pemantauan harga harian dan ketersediaan stok pangan. Kelancaran distribusi juga menjadi perhatian, terutama untuk komoditas yang sensitif terhadap inflasi. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memberikan subsidi biaya transportasi untuk komoditas seperti minyak goreng, bawang merah, dan cabai rawit.
“Upaya jangka pendek ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga komoditas pangan bagi masyarakat,” ujar Hairul.
Intervensi jangka menengah, Pemkab KSB memperkuat kerja sama antardaerah dengan wilayah yang memiliki surplus produksi komoditas tertentu. Salah satunya melalui rencana kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang memiliki surplus cabai. Langkah tersebut diharapkan membantu menjaga pasokan ketika terjadi gejolak harga di pasar lokal.
Pemkab KSB juga menyusun neraca pangan melalui pemutakhiran data ketersediaan, kebutuhan, serta proyeksi surplus dan defisit komoditas. Data tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan pengendalian inflasi sesuai kondisi pasokan dan kebutuhan masyarakat.
Untuk jangka panjang, Pemkab KSB selama ini mendorong peningkatan produksi pangan lokal melalui program unggulan Sumbawa Barat Maju Luar Biasa. Program ini diarahkan untuk menghasilkan berbagai komoditas mulai dari hortikultura, daging ayam dan sapi, telur, hingga ikan dan udang, guna memperkuat ketersediaan pangan di daerah.
“Pengendalian inflasi tidak cukup hanya melalui operasi pasar. Kita juga harus memperkuat produksi lokal, meningkatkan kapasitas petani, peternak, dan nelayan, serta memastikan kepastian pasar bagi produk mereka,” tukas Hairul.
Ia menambahkan, upaya tersebut turut didukung penerapan praktik pertanian yang baik atau Good Agricultural Practices (GAP), pemanfaatan teknologi Internet of Things (IoT) di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, serta edukasi berkelanjutan kepada masyarakat agar berbelanja secara bijak sesuai kebutuhan.(bug)
