Mataram (Suara NTB) – Letak geografis tidak boleh menjadi ukuran kualitas pendidikan seorang anak. Anak yang tumbuh di daerah pelosok juga harus harus memiliki kesempatan yang sama dengan anak-anak yang bersekolah di kota-kota besar untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.
Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani ketika berbicara mengenai pemerataan pendidikan nasional. “Disitu negara harus hadir untuk memastikan tidak ada perbedaan pelayanan pendidikan bagi seluruh anak bangsa,” tegasnya.
Begitu pula antara daerah yang dekat dengan pusat kekuasaan dan daerah yang berada jauh dari pusat pemerintahan. Ia justru mendorong agar program pendidikan pemerintah lebih dahulu menyentuh daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Lalu Hadrian meyakini anak-anak dari berbagai daerah memiliki kemampuan dan potensi yang tidak kalah dibandingkan anak-anak dari daerah lain. Karena itu potensi membutuhkan dukungan pemerataan pendidikan tidak cukup hanya dengan memastikan anak-anak dapat bersekolah.
“Pemerintah harus memastikan fasilitas pendidikan tersedia, kualitas guru terus meningkat, serta akses terhadap teknologi dapat dinikmati secara merata oleh seluruh anak-anak di Indonesia,” katanya.
Menurut Lalu Hadrian, pemerintah pusat dan Komisi X DPR RI terus mendorong program-program pendidikan agar dapat diakses oleh berbagai daerah. Persoalan keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah daerah juga menjadi perhatian.
Ia mengingatkan agar keterbatasan anggaran daerah tidak serta-merta menjadi alasan untuk menyalahkan pemerintah daerah. Karena itu, dukungan anggaran pusat perlu diarahkan untuk memperkuat peningkatan mutu pendidikan di daerah.
“Kedepan APBN harus lebih hadir di daerah-daerah yang masih tertinggal agar pemerataan kualitas pendidikan bisa dinikmati seluruh anak-anak bangsa,” serunya.
Pada akhirnya, anak-anak di seluruh Indonesia tidak membutuhkan perlakuan istimewa. Mereka membutuhkan kesempatan yang adil untuk tumbuh, belajar, dan membuktikan kemampuan mereka. (ndi)
