Praya (Suara NTB) – Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Pemkab Loteng) saat ini sudah menembus angka sekitar 16 ribu orang. Dengan 9 ribu orang di antaranya berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik itu yang penuh waktu maupun paruh waktu. Sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) hanya sekitar 7 ribu orang.
Meski sudah masuk kategori ideal dari sisi jumlah, tetapi sampai saat ini Loteng sebenarnya masih kekurangan ASN di beberapa posisi. Khususnya pegawai dengan keahlian khusus, seperti psikolog, dokter, ahli hukum hingga ahli penyedia barang dan jasa. Loteng juga masih kekurangan guru olahraga dan guru Pendidikan Agama Islam (PAI).
“Kekurangan pegawai formasi tertentu inilah yang akan menjadi fokus untuk diisi pada rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ke depan,” sebut Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng, H. Lalu Firman Wijaya, S.T.,M.T., kepada Suara NTB, Senin (9/11/2026).
Hanya saja, di beberapa formasi itu masih bisa ditangani oleh ASN yang lain. Misalnya, guru olahraga dan PAI sementara bisa ditangani oleh guru kelas. Karena itu, kemungkinan tidak masuk dalam prioritas untuk masuk dalam formasi pada rektrutmen CPNS ke depan.
Firman mengungkapkan, pihaknya sudah mengusulkan kebutuhan formasi CPNS sebanyak 66 formasi ke pemerintah pusat sejak awal tahun 2026. Namun, sampai saat ini pemerintah pusat belum juga memberikan petunjuk teknis pelaksanaan rekrutmen, sehingga proses rekrutmen CPNS belum dilaksanakan sampai sejauh ini.
“Jadi kami masih menunggu petunjuk pemerintah pusat terkait rekrutment CPNS tahun ini. Yang jelas kebutuhan formasi CPNS sudah kita ajukan,” sebutnya.
Sebelumnya beredar informasi kalau dalam waktu dekat ini rekrutment CPNS akan segera dibuka. Namun, kalau dari sisi pemerintah daerah informasi tersebut belum bisa divalidasi jika belum ada petunjuk resmi dari pemerintah pusat.
“Sekali lagi soal rencana rekrutmen CPNS, posisi kita masih menunggu. Termasuk soal formasi CPNS, apakah akan tetap menggunakan formasi sesuai usulan yang sudah masuk atau ada usulan baru, nanti pasti akan dijelaskan dalam petunjuk teknis dari pemerintah pusat,” imbuh Firman. (kir)
