Giri Menang (Suara NTB) – Inspektorat Kabupaten Lombok Barat (Lobar) kini tengah mengawal ketat proses pengembalian kerugian negara pascatemuan audit terhadap pengelolaan dana pendidikan. Sebanyak enam Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Lobar secara resmi menyatakan kesanggupan untuk mengembalikan kerugian negara yang nilainya ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
Langkah ini diambil menyusul pelaksanaan Sidang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) yang digelar oleh Majelis TPTGR beberapa pekan lalu. Persidangan tersebut merupakan tindak lanjut dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait dana dari Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan (Dirjen Dikbud) tahun anggaran 2023.
Berdasarkan hasil audit komprehensif, total kerugian negara yang harus disetorkan kembali oleh enam yayasan pendidikan tersebut berada di angka yang cukup signifikan. Inspektur Lobar Suparlan, mengonfirmasi, pihaknya telah memanggil seluruh pihak terkait untuk mempertanggungjawabkan temuan tersebut di hadapan majelis.
“Ada enam PKBM yang sudah kami panggil dalam persidangan untuk menindaklanjuti temuan tahun 2023. Jika dihitung secara akumulatif, total kerugian negara yang harus dikembalikan mencapai sekitar Rp600 juta lebih,” ujar Suparlan belum lama ini.
Suparlan menjelaskan, nominal kerugian pada setiap PKBM sangat bervariasi. Perbedaan nilai tersebut bergantung pada volume kegiatan dan hasil verifikasi lapangan yang dilakukan oleh tim auditor BPK RI sebelumnya. Ada pengelola yayasan yang hanya memiliki temuan sebesar jutaan rupiah, tetapi ada pula yang mencapai angka puluhan juta rupiah.
Dalam proses persidangan Majelis TPTGR, para pengelola PKBM tersebut bersikap kooperatif. Mereka mengakui adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan atau pelaporan anggaran dan menyatakan kesanggupan untuk melakukan pengembalian secara penuh ke kas negara. Kesanggupan ini tidak hanya disampaikan secara lisan, melainkan diperkuat dengan dokumen formal.
“Para pengelola PKBM mengaku siap melakukan pengembalian. Kesiapan itu sudah diperkuat dengan surat perjanjian yang ditandatangani langsung oleh para pihak yang bertanggung jawab,” imbuh Suparlan.
Majelis TPTGR memberikan tenggat waktu yang berbeda-beda bagi setiap yayasan. Tergantung besaran nilai kerugian yang dialami. Kebijakan ini diambil agar proses pengembalian tetap realistis namun tetap memiliki kepastian hukum.
“Bagi PKBM dengan temuan bernilai jutaan rupiah, kami berikan waktu maksimal 60 hari sejak sidang dilakukan. Namun, untuk yayasan yang temuannya mencapai puluhan juta rupiah, kami berikan kelonggaran batas waktu hingga awal Januari 2026,” tegasnya.
Meskipun saat ini proses penanganan masih berada di bawah kendali Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat menegaskan bahwa ruang negosiasi memiliki batas. Jika para pihak tidak menunjukkan itikad baik atau melampaui batas waktu yang telah disepakati dalam surat perjanjian, maka kasus ini akan naik ke level yang lebih serius.
“Persoalan ini bisa digeser dan dilanjutkan ke ranah Aparat Penegak Hukum (APH),” kata Suparlan mengingatkan.
Pihak Inspektorat berharap para pengelola PKBM memanfaatkan masa tenggang ini dengan sebaik-baiknya. Langkah pendekatan persuasif yang dilakukan APIP bertujuan agar fungsi pendidikan di yayasan tersebut tetap berjalan, namun kewajiban terhadap keuangan negara tetap terpenuhi sesuai dengan regulasi yang berlaku. (her)
