Mataram (Suara NTB) – DPRD Kota Mataram mendorong Pemerintah Kota Mataram mengoptimalkan alokasi dana kelurahan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Optimalisasi anggaran tersebut dinilai penting untuk memperkuat peran kelurahan sebagai garda terdepan pelayanan dasar masyarakat, sekaligus mendukung penanganan persoalan sosial dan pengentasan kemiskinan di tingkat bawah.
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Mataram, Hj. Baiq Zuhar Parhi, SH., MH., mengatakan pihaknya mendorong pemerintah kota agar memberikan dukungan anggaran yang lebih memadai kepada kelurahan. Menurutnya, selama ini penganggaran untuk kelurahan dinilai masih terbatas pada kebutuhan rutin yang telah ditetapkan.
“Kami Komisi I mendorong Pemerintah Kota Mataram untuk memberikan anggaran kepada kelurahan. Sepertinya pemerintah kota juga belum mendapatkan rencana kerja riil dari kelurahan, sehingga anggaran yang diberikan masih sebatas kebutuhan di luar rutinitas yang sudah baku,” ungkap Parhi kepada Suara NTB di Mataram, kemarin.
Parhi menilai, salah satu hal yang perlu dibenahi adalah penyusunan rencana kerja kelurahan agar lebih mencerminkan kebutuhan masyarakat di masing-masing lingkungan. Aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) perlu diakomodasi dan dimasukkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) kelurahan.
Dengan demikian, usulan masyarakat tidak hanya menjadi catatan dalam proses perencanaan pembangunan, tetapi juga dapat diterjemahkan menjadi program dan kegiatan yang memiliki dukungan penganggaran.
Politisi PKS ini menegaskan, kelurahan memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan berbagai persoalan masyarakat. Mulai dari pelayanan dasar, persoalan sosial, hingga kebutuhan penanganan kemiskinan yang membutuhkan respons cepat dan sesuai kondisi di lapangan.
Karena itu, menurutnya, penguatan peran kelurahan harus diikuti dengan perencanaan program yang konkret serta dukungan anggaran yang sesuai kebutuhan. Sinkronisasi antara aspirasi masyarakat, Renja kelurahan, dan kebijakan penganggaran pemerintah kota menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RAPBD 2027.
“Masukan dari lingkungan dalam MPBM sebaiknya diakomodasi dan dimasukkan sebagai Renja kelurahan. Sehingga fungsi kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan bisa terlaksana dengan baik,” tandas anggota dewan dari daerah pemilihan Mataram ini. (fit)
