ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., meminta Pemerintah Kota Mataram lebih serius menertibkan aktivitas parkir dan pedagang yang menggunakan fasilitas umum tidak sesuai ketentuan. Pasalnya, persoalan parkir sembarangan dan aktivitas berjualan di lokasi terlarang dinilai masih marak terjadi akibat lemahnya pengawasan dan penegakan aturan.
Misban mengatakan, penertiban perlu dilakukan agar wajah Kota Mataram lebih tertib dan tidak semakin semrawut. Menurutnya, pemasangan rambu larangan parkir maupun larangan berjualan harus dibarengi dengan pengawasan secara konsisten.
Ia menilai, selama ini pemerintah belum maksimal menjalankan ketentuan mengenai lokasi yang diperbolehkan dan dilarang untuk aktivitas perdagangan. Padahal, rencana pemetaan kawasan melalui sistem zonasi telah lama disuarakan, termasuk oleh DPRD.
“Sudah lama Dewan menyuarakan persoalan ini. Seharusnya ada kejelasan, di mana masyarakat boleh berjualan dan di mana yang tidak boleh. Jangan sampai aturan hanya dipasang, tetapi tidak ada pengawasan,” ujarnya kepada Suara NTB di Mataram, kemarin.
Ia mencontohkan, sejumlah ruas jalan di Kota Mataram telah dipasangi tanda larangan berjualan di bahu jalan. Namun, kondisi di lapangan justru menunjukkan masih banyak pedagang yang berjualan di lokasi tersebut. Bahkan, kendaraan pengunjung juga parkir di sepanjang kawasan yang sudah dilengkapi rambu larangan.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya pembiaran yang berlangsung cukup lama. Tidak hanya masyarakat yang memarkir kendaraan sembarangan, tetapi praktik penerimaan uang parkir di lokasi yang tidak semestinya juga perlu menjadi perhatian pemerintah.
Misban juga mengingatkan pentingnya pemeliharaan pohon dan fasilitas di sepanjang jalan. Apalagi, Kota Mataram segera memasuki musim hujan. Pemerintah diminta melakukan pemangkasan dan perawatan pohon secara berkala untuk mengantisipasi potensi pohon tumbang yang dapat membahayakan masyarakat.
“Jangan sampai menunggu ada korban atau terjadi kerusakan terlebih dahulu baru pemerintah turun melakukan penanganan. Pencegahan harus dilakukan sejak sekarang,” tegas politisi Hanura ini.
Misban berharap berbagai persoalan tersebut menjadi perhatian serius organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, terlebih pembahasan anggaran tahun 2027 sedang berlangsung. Menurutnya, pemerintah tidak perlu terus-menerus menyampaikan konsep atau teori, tetapi harus segera menerjemahkan aturan yang sudah ada menjadi tindakan nyata.
Selain persoalan ketertiban kota, Misban juga mengingatkan pemerintah agar mematuhi ketentuan Kementerian Dalam Negeri terkait ketepatan waktu penyampaian laporan dan dokumen administrasi keuangan daerah. Ia berharap proses tersebut tidak terus dilakukan menjelang batas akhir waktu.
“Intinya, kami hanya mengingatkan supaya aturan yang sudah ada benar-benar dilaksanakan. Jangan sampai persoalan yang sama terus berlarut-larut dan hanya menjadi tontonan setiap hari,” tandas anggota dewan dari Dapil Ampenan ini. (fit)
