Giri Menang (Suara NTB) – Dari hasil skrining tim Pemkab Lombok Barat menemukan 125 anak stunting terjangkit TBC (Tuberkulosis). Hal ini menjadi atensi serius Pemkab Lombok Barat untuk ditangani tahun depan. Untuk itu, pihak Pemkab melalui Dinas Kesehatan pun menyusun formulasi penanganan lebih menukik dan kongkret dengan melibatkan semua pihak.
Kepala Dinas Kesehatan Lobar Hj. Erni Suryana mengatakan penyakit menular yang menjadi atensi yaitu kasus penyakit Tuberkulosis, Aids dan Malaria. Sebagai salah satu upaya penanganan pencegahan Dinas Kesehatan melakukan Rakor dan evaluasi program pencegahan dan pengendalian penyakit, di Hotel Montana Sengigigi, Kamis, (11/12/2025) kemarin.
Rakor ini menjadi ruang penting untuk menyamakan persepsi sekaligus mengevaluasi capaian program kesehatan daerah. Fokus utama diarahkan pada penguatan upaya pencegahan penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular, serta peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak
“Rakor yang digelar tidak hanya bersifat seremonial, tetapi bertujuan agar menghasilkan rencana aksi yang jelas (‘siapa berbuat apa’ di tahun 2026. Rakor melibatkan Kepala Desa, Camat, dan Lintas Sektor. Kita merumuskan kebijakan dan rencana aksi untuk tahun 2026, ini yang menjadi tujuan kita rakor ini,” tegas Erni.
Ia mengatakan, penyakit TBC dan stunting menjadi fokus penting dalam Rakor, terutama terkait upaya penanggulangan TB Anak dan stunting. Karena pihaknya menemukan 125 anak stunting yang juga positif TB (TBC)
“Jadi temuan kita ada 125 anak yang stunting positif TB, kasus ini tersebar di semua Kecamatan di Lombok Barat,” paparnya.
Temuan ini kata dia baru dari skrining 1.000 anak dari total sekitar 5.000 anak stunting. Penemuan ini menunjukkan prevalensi yang tinggi (lebih dari 10 persen) dan skrining akan terus dilanjutkan. ” Skrining ini akan terus kita lakukan di tahun 2026 nanti,” ujarnya.
Ke depannya Strategi Penanggulangan TB 2026 dengan melakukan kolaborasi, dengan sudah dilakukan deklarasi desa siaga TB di 27 Desa Siaga TB.
Rakor ini bertujuan memastikan desa-desa ini mengalokasikan anggaran untuk menindaklanjuti deklarasi. “Harapan kita desa mengalokasikan anggaran untuk kegiatan TB, seperti sosialisasi, transport kader untuk penjangkauan/pelacakan kontak (contact tracing), dan pemeriksaan,” ujarnya.
Sementara itu pihak puskesmas menyiapkan menu kegiatan, seperti peningkatan kapasitas kader dan pendampingan minum obat (PMO). “Kami Kabupaten menyiapkan menu kegiatan yang diakomodir di tingkat kabupaten,” ujarnya
Ke depannya, Dinas Kesehatan kata Erni juga akan meningkatkan target pemeriksaan TB, saat ini pemeriksaan baru mencapai 53 persen. Perlu ditingkatkan untuk menjangkau kontak erat (orang tua, saudara, tetangga) dari pasien yang ditemukan. “Dalam melakukan skrining satu orang positif harus kita cari 15 orang terdekat yang harus kita periksa,” jelasnya.
Setelah melakukan pemeriksaan dan menemukan penderita, selanjutnya dilakukan pengobatan, untuk pengobatan membutuhkan pendampingan minum obat (PMO) karena pengobatan anak berlangsung lebih lama (1 tahun), sementara orang dewasa 6 bulan. Kepatuhan minum obat sangat penting untuk menghindari resistensi obat.
Ia menambahkan, seluruh program kesehatan tahun 2025 disusun sebagai platform koordinasi strategis yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Puskesmas, rumah sakit, lintas sektor, hingga mitra pembangunan, agar implementasi kebijakan kesehatan di Lombok Barat berjalan lebih terarah, terpadu, dan berdampak nyata bagi masyarakat, ungkapnya. Kegiatan Rakor ini akan berlangsung selama tiga hari. Hari pertama melibatkan seluruh sektor terkait, hari kedua difokuskan pada pembahasan tematik untuk merumuskan kebijakan yang akan dilaksanakan bersama pada tahun 2026, sementara hari ketiga diarahkan untuk penyusunan rencana tindak lanjut.
Melalui Rakor ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berharap setiap fasilitas kesehatan dapat memperkuat kinerja, meningkatkan koordinasi, serta mempercepat pencapaian target-target kesehatan daerah agar masyarakat semakin terlindungi dan pelayanan kesehatan semakin berkualitas.
Sementara itu, Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) menyatakan Rakor ini menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program kesehatan daerah, sekaligus memperkuat sinergi lintas fasilitas kesehatan dalam meningkatkan kualitas layanan publik.
Sektor kesehatan merupakan pondasi penting pembangunan daerah. Ia meminta agar seluruh jajaran kesehatan memperkuat layanan promotif dan preventif sebagai strategi utama menekan angka kesakitan di masyarakat.
“Pencegahan adalah langkah paling efektif untuk melindungi masyarakat. Kita harus memastikan program kesehatan berjalan terukur, terpadu, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya memperkuat deteksi dini, edukasi masyarakat, serta respons cepat terhadap temuan penyakit di lapangan. Menurutnya, keberhasilan pengendalian penyakit sangat bergantung pada kesiapan tenaga kesehatan dan koordinasi antar fasilitas kesehatan.
“Kita harus bergerak cepat, tepat, dan bersama-sama. Dengan soliditas dan komitmen semua pihak, Lombok Barat mampu menghadapi berbagai tantangan penyakit dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Bupati LAZ menegaskan bahwa bekerja dengan baik dan profesional merupakan modal utama setiap pegawai. Ia menekankan pentingnya menghargai setiap proses yang telah dijalankan oleh jajaran di lapangan, karena dari proses itulah lahir berbagai inovasi dan capaian.
“Agar seluruh pegawai melakukan evaluasi diri dan tidak perlu mengikuti pola kerja yang tidak relevan atau sekadar ikut-ikutan. Cukup bekerja dengan baik dan tunjukkan hasilnya. Itu modal utama Bapak/Ibu,” tegasnya.
Bupati LAZ berharap, Rakor ini dapat menghasilkan langkah konkret untuk memperbaiki tugas-tugas di bidang kesehatan, mengingat tantangan di Lombok Barat cukup besar dan membutuhkan kerja kolaboratif. (her)
