Selong (suarantb.com) – Program Makanan Bergizi (MBG) di Lombok Timur (Lotim) mendapat sorotan serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Ketua DPRD Lotim, Muhammad Yusri, menekankan perlunya kehati-hatian dan evaluasi menyeluruh menyusul sejumlah laporan keracunan makanan dari produk program tersebut.
“Banyak kasus keracunan makanan produk MBG. Mari kita bedah persoalan ini untuk menemukan solusi agar pelayanan MBG bisa berjalan dengan baik,” ajak Yusri dalam sebuah pertemuan evaluasi yang dihadiri berbagai pemangku kepentingan, Senin (19/1/2026).
Kehadiran program MBG ini diharapkan memberikan dampak besar bagi ekonomi dan sosial masyarakat. “Semua pasti ada masalah, karena itu diperlukan koordinasi semua,” ucapnya.
Menanggapi hal itu, Koordinator Wilayah (Korwil) MBG Lotim, Agamawan, memberikan penjelasan terhadap beberapa kasus yang terjadi. Salah satunya di Sandubaya, Kembang Sari. Menurutnya, investigasi menunjukkan Standar Operasional Prosedur (SOP) telah dijalankan.
“Persoalan muncul karena makanan, khususnya susu kedelai yang tidak tahan lama, dibawa pulang ke rumah dan dikonsumsi terlambat. Padahal sudah diimbau agar makanan basah tidak dibawa pulang,” jelas Agamawan.
Ia mengaku memahami alasan orang tua, seperti ingin diberikan kepada adik yang belum makan, tetapi hal itu justru berisiko. Sampel susu kedelai di lokasi tersebut dinyatakan masih layak konsumsi. Sementara untuk kasus susu kedaluwarsa di Paokpampang, diakui sebagai kelalaian Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) yang bersedia menggantinya keesokan hari.
Agamawan juga menyampaikan perkembangan mitra penyedia. Saat ini, dari sekitar 40 SPPG yang sedang dipersiapkan, sebanyak 213 telah berjalan. Potensi penambahan masih terbuka seiring bertambahnya sasaran penerima manfaat.
Koordinator Regional Badan Gizi Nasional (BGN) untuk Program MBG, Eko Prastyo, memaparkan perkembangan program secara nasional dan di NTB. Program MBG secara nasional dimulai 6 Januari 2025, sedangkan khusus NTB mulai 13 Januari 2025.
“Di NTB sudah ada 632 SPPG yang melayani 1,8 juta penerima manfaat,” ujarnya.
Eko mengakui adanya revisi berulang pada Petunjuk Teknis (Juknis). Besaran sasaran penerima manfaat per SPPG awalnya 3-4 ribu, kemudian disesuaikan menjadi rata-rata 2.500 sampai dengan 3.000 penerimaan manfaat. Angka 3.000 penerima manfaat diberikan khusus kepada SPPG yang memiliki juru masak tersertifikasi.
Dia memprediksi jumlah SPPG akan meningkat menjadi 700 unit, seiring dengan perluasan sasaran yang akan mencakup guru, tenaga kependidikan, dan anak di luar usia sekolah. Eko meminta dukungan validasi data dari daerah.
“SPPG ke depan tidak hanya berfungsi menyediakan makanan, tapi juga menjadi tempat konsultasi gizi,” tambahnya.
Ketua Satgas MBG Lotim yang juga Sekretaris Daerah, H. M. Juaini Taofik, menjelaskan tugas satgas yang dibentuk pertengahan 2025 adalah menyediakan data dan menangani dampak program, termasuk kasus keracunan.
Di sisi lain, Juaini menyoroti dampak positif program terhadap perekonomian. Nilai Tukar Petani (NTP) Lotim meningkat dari 125,36 persen (2024) menjadi 139,66 persen (2025), dengan kontribusi PDRB sektor pertanian mencapai 27 persen.
Untuk mencegah keracunan, dia mendorong agar makanan dikonsumsi bersama di sekolah. “Yang hanya bagi-bagi saja, itu yang kasus keluar. Kami ingin menyempurnakan di 2026 dengan mempatenkan SOP sesuai aturan. Makanan segar tidak boleh pakai pengawet,” tegasnya.
Juaini menegaskan, Satgas lebih pada fungsi administratif dan koordinasi, sedangkan teknis operasional menjadi kewenangan Bapanas. Namun, Satgas harus menjadi wadah bagi partisipasi dan keluhan masyarakat.
Anggota DPRD Lotim, Muallani mengingatkan agar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) turut aktif melakukan pengawasan untuk mencegah beredarnya produk kedaluwarsa.
Anggota DPRD, H. Lalu Hasan Rahman, menyarankan perlunya koordinasi intensif dengan melibatkan semua stakeholder, termasuk dewan sebagai fungsi pengawasan.
“Ada dana hampir Rp2 triliun yang masuk ke Lotim untuk program ini. Pengelolaan 233 SPPG dengan anggaran Rp10-16 miliar masing-masing harus benar-benar diawasi. Sekarang sudah ada Sistem Lapor Hasil Survei (SLHS) yang bisa dimanfaatkan,” pungkasnya.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal perbaikan berkelanjutan untuk memastikan Program MBG memberikan manfaat optimal bagi anak sekolah tanpa menimbulkan risiko kesehatan. (rus)
