Mataram (suarantb.com) – Ombudsman Perwakilan NTB memberi sejumlah catatan serius terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di NTB. Catatan ini menyusul maraknya kasus keracunan imbas kualitas pangan hingga lemahnya kualitas kontrol program tersebut.
Kepala Ombudsman NTB, Dwi Sudarsono, Senin (2/3/2026) mengatakan, pihaknya saat ini tengah melakukan investigasi inisiatif terkait keamanan pangan program MBG.
Dari hasil investigasi tersebut, Ombudsman menemukan beberapa kasus mulai dari keamanan pangan yang tak memadai hingga kualitas makanan yang tak memenuhi standar gizi.
“Ini artinya bahwa persoalan terkait dengan keamanan pangan di program MBG menurut saya cukup serius dan harus mendapatkan perhatian baik di tingkat pengelola di daerah maupun di tingkat nasional,” ujarnya.
Selain keamanan pangan dan kualitas makanan, catatan Ombudsman juga menyoroti persoalan mekanisme kontrol pengelolaan MBG yang dinilai lemah.
Kelemahan mekanisme kontrol itu terjadi dari mulai tingkat paling bawah di daerah hingga ke tingkat teratas, yakni nasional. “Jadi harus dibangun satu mekanisme pengawasan terkait dengan prosedur mekanisme keamanan pangan, kontrol pangan itu,” tekannya.
Catatan selanjutnya terkait kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam personalia SPPG. Menurut Dwi, kompetensi dalam jajaran struktural sejumlah SPPG dapat dikatakan belum mumpuni alias tak berkompetensi. Hal ini dinilai dapat mempengaruhi kualitas hingga keamanan pangan MBG yang dikonsumsi penerima manfaat.
Terutama, SPPG memegang peranan penting dalam pengadaan pangan berkualitas, pengolahan bahan pangan sesuai Standar Operasional Procedur(SOP), hingga pengawasan kualitas gizi dalam paket MBG.
“Terkait dengan SDM yang di SPPG itu memang belum diperkuat kompetensinya, baik yang terkait dengan gizi, terkait dengan kualitas pangan, prosedur pengadaan pangan, dan sebagainya itu. Kemudian controlling makanan itu juga menurut saya perlu diperkuat kompetensinya,” tegas Dwi.
Pemerintah Diminta Perkuat Satgas MBG
Khusus di Mataram, Dwi mendorong agar Pemkot memperkuat Satuan Tugas (Satgas) MBG di wilayah tersebut untuk memaksimalkan peran pengawasannya.
Penguatan peran pengawasan itu memerlukan kewenangan lebih dari sekadar memberi saran kepada dapur MBG. Akan tetapi, peran kontrol dan pemeriksaan juga mesti dilakukan oleh Satgas untuk menjamin kualitas dan keamanan MBG.
“Bahkan tadi kita sudah membahas juga, kalau memang SPBG itu tidak layak dan melakukan pelanggaran, bisa dicabut SLHS-nya (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi). Jadi bisa juga seperti itu,” tutur Dwi.
Demikian juga menyangkut kebersihan lingkungan tempat SPPG beroperasi. Menurut Dwi, aspek kebersihan lingkungan juga perlu diawasi agar higienisitas SPPG terjamin. Bahkan, Dwi mendorong dinas terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) menindak tegas SPPG yang tak memenuhi syarat kebersihan lingkungan operasional.
“Karena sekali lagi, menurut saya ini sudah tahapannya sudah menjadi emergensi sebenarnya. Karena sudah terjadi di empat kabupaten. Dari satu daerah bisa jadi satu-dua kasus gitu,” tandasnya.
Sementara itu, Satgas MBG NTB turut menyoroti pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu. Menurutnya, MBG merupakan program yang sangat baik dari persfektif perbaikan gizi maupun dalam rangka menggerakkan ekonomi lokal.
Kendati demikian, ia tak memungkiri ada persoalan yang terjadi dalam praktik dan implementasinya di lapangan. Sehingga langkah-langkah seperti sistem pengawasan, standarisasi makanan mesti disesuaikan dengan menu atas dasar rekomendasi BGN.
“(Menu) juga dapat mempertimbangkan menu lokal sesuai bahan baku yang ada di setiap wilayah bisa menjadi pertimbangan, tentu atas pertimbangan ahli gizi pada tiap-tiap SPPG,” ujarnya.
Menurut Fathul, manajemen pengelolaan SPPG yang profesional juga mesti diperhatikan. Terutama, di tengah zaman yang dinamis, diperlukan kecakapan adaptasi yang profesional.
“Satgas sesuai arahan Bapak Gubernur untuk terus meningkatkan pengawasan yang terkoordinasi serta memastikan seluruh SPPG yang sudah beroperasi benar-benar menjalankan fungsinya sebagai penyedia MBG yang menunya berkualitas serta SLHS dijalankan secara profesional,” tandasnya. (sib)
