RENCANA Pemkot Mataram untuk menggunakan sepeda sebagai kendaraan operasional dinas guna menekan biaya bahan bakar minyak (BBM) dan mengurangi kemacetan mendapat sorotan dari DPRD Kota Mataram. Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, I Wayan Wardana, SH, menilai program tersebut belum tepat sasaran dan cenderung bersifat simbolis.
Menurut Wardana, upaya efisiensi anggaran dan pengurangan kemacetan memang perlu dilakukan, namun penggunaan sepeda sebagai kendaraan dinas dinilai tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kedua persoalan tersebut.
“Kalau program ini dimaksudkan sebagai upaya efisiensi dan mengurangi kemacetan, saya kira kurang tepat. Dampaknya tidak terlalu signifikan,” ujarnya kepada Suara NTB melalui pesan WhatsApp, Kamis (26/3/2026).
Ia menilai, kebijakan tersebut lebih bersifat simbolik dibandingkan sebagai solusi nyata terhadap permasalahan transportasi di Kota Mataram. Selain itu, kondisi infrastruktur yang ada saat ini juga belum mendukung penggunaan sepeda secara luas, khususnya bagi aktivitas kedinasan.
Wardana menyoroti belum tersedianya jalur khusus sepeda yang aman dan memadai di Kota Mataram. Hal ini dinilai menjadi kendala utama jika program tersebut tetap dipaksakan untuk diterapkan.
“Di kota kita ini belum ada jalur khusus sepeda yang aman. Menggunakan sepeda di jalan-jalan utama masih berisiko, apalagi pada jam-jam sibuk,” jelas politisi PDI Perjuangan ini.
Wardana menambahkan, faktor keselamatan pengguna jalan harus menjadi prioritas utama sebelum mendorong penggunaan sepeda secara masif, termasuk di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
Meski demikian, pihaknya tetap mengapresiasi langkah Pemkot Mataram sebagai bagian dari upaya mencari solusi atas persoalan transportasi dan efisiensi anggaran.
“Sebagai sebuah upaya, tentu kita hargai. Artinya ada niat untuk melakukan perubahan,” katanya.
Namun, ia menegaskan bahwa kebutuhan yang lebih mendesak saat ini adalah penyediaan sistem transportasi massal yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat. Menurutnya, kehadiran transportasi publik yang layak akan menjadi solusi yang lebih efektif dalam mengurangi kemacetan sekaligus menekan penggunaan kendaraan pribadi.
“Yang urgent dan harus segera diwujudkan adalah transportasi massal yang aman, nyaman, dan murah. Kalau itu tersedia, saya kira tanpa diperintah pun pejabat maupun masyarakat akan beralih menggunakannya,” tegasnya. (fit)
