Giri Menang (Suara NTB) – Puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lombok Barat (Lobar) dihukum atau disanksi pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), menyusul mereka tidak masuk kantor saat hari pertama kerja setelah libur Lebaran. Dari data Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM (BKD dan PSDM), terdapat 77 ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas.
Kepala BKAD Lobar Baiq Yeni S Ekawati memastikan ASN yang malas masuk pada hari kerja pascalibur Lebaran dipotong TPP. Sistem aplikasi kedisplinan ASN ini terpantau dann tercatat secara daring melalui Sihawa dan E-Kinerja yang ditentukan maksimal diinput tanggal 5 bulan berjalan. Menurutnya, ASN lebih awal menginput, kemudian diverifikasi oleh BKD dan Ortal sebagai dasar nanti pembayaran TPP oleh Pihaknya.
Sementara itu, Pj Sekda Lobar, H. Akhmad Saikhu mengatakan, pascalibur panjang Idulfitri 2026, Pemkab melakukan pemantauan kehadiran ASN. Hasilnya, ditemukan puluhan ASN yang tidak masuk kerja pada hari pertama tanpa keterangan yang jelas. “Berdasarkan rekapitulasi sementara, sekitar 3 persen ASN tercatat tidak hadir tanpa alasan resmi. Jika dikonversi, jumlah tersebut mencapai 77 orang,” sebut Saikhu, kemarin.
Temuan ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah, mengingat hari pertama kerja setelah libur Lebaran seharusnya menjadi momentum bagi ASN untuk kembali fokus menjalankan tugas pelayanan publik. Saikhu menegaskan, terhadap ASN yang tidak disiplin tersebut akan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. “Pasti ada sanksi. Salah satunya berupa pemotongan TPP sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Ia menilai, kedisiplinan ASN merupakan hal mendasar yang tidak bisa ditawar, terutama dalam menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ketidakhadiran tanpa keterangan dinilai tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga berdampak pada kinerja organisasi secara keseluruhan.
Lebih lanjut, Saikhu juga menyampaikan pesan tegas kepada seluruh ASN di lingkungan Pemkab Lombok Barat agar segera kembali ke ritme kerja normal setelah libur panjang. Ia meminta seluruh pegawai menunjukkan profesionalisme serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas.
Momentum pasca-Lebaran, lanjutnya, seharusnya menjadi titik awal untuk meningkatkan semangat kerja, bukan justru menurunkan kedisiplinan. Terlebih, sejumlah agenda pemerintahan telah menanti dan membutuhkan kesiapan penuh dari seluruh jajaran ASN.Pemkab Lombok Barat juga memastikan akan terus melakukan evaluasi terhadap tingkat kehadiran ASN, termasuk mengambil langkah tegas terhadap pelanggaran disiplin yang terjadi.
Upaya ini dilakukan untuk memastikan roda pemerintahan berjalan optimal serta pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal. Dengan adanya penegasan sanksi ini, diharapkan seluruh ASN dapat lebih patuh terhadap aturan dan menjadikan disiplin sebagai budaya kerja, bukan sekadar kewajiban formal semata. (her)
