Mataram (Suara NTB) – Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB, Lalu Wirajaya angkat bicara menanggapi langkah tegas Badan Gizi Nasional (BGN) yang memberikan Suspen atau penghentian sementara operasional terhadap ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada di Provinsi NTB.
Menurut politisi partai Gerindra itu, suspen yang diberikan tersebut karena ratusan SPPG tersebut sebagai bentuk proteksi dari negara untuk memastikan keamanan dan kesehatan makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pasalnya ratusan SPPG tersebut belum memenuhi standar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Karena itu pihak DPRD Provinsi NTB menyambut baik kebijakan BGN itu sebagai wujud komitmen pemerintah dalam menjamin higinisitas dan sanitasi program MBG. “Saya kira kebijakan yang diambil oleh BGN ini sangat tepat untuk memastikan dan menjamin keamanan program MBG,” kata Wirajaya pada Sabtu (4/4) lalu.
Dikatakan LWJ sapaan akrab Lalu Wirajaya, SLHS dan IPAL merupakan persyaratan penting harus dipenuhi oleh SPPG karena berkaitan dengan higenisitas makanan yang didistribusikan dan sanitasi lingkungan di sekitar dapur SPPG itu beroperasi.
“Dapur-dapur tersebut disuspen karena tidak memenuhi standar kelayakan, terutama masalah sanitasi, pengelolaan limbah (IPAL) yang buruk, serta belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang menjamin keamanan makanan,” jelasnya.
Diketahui sebanyak 302 unit SPPG atau dapur MBG di berbagai wilayah NTB, termasuk Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Bima, Dompu, dan Mataram, diberhentikan sementara.
Akibat kebijakan ini menyebabkan sekitar 600 ribu penerima manfaat (anak sekolah) di NTB tidak bisa mendapatkan makanan bergizi gratis. Kemudian ratusan pegawai SPPG juga terancam nganggur sementara waktu.
“Ya ini adalah konsekwensi yang harus diterima oleh SPPG. Sehingga diharapkan dengan adanya suspen itu maka SPPG bisa segera melakukan pembenahan agar bisa kembali beroperasi,” pinta politisi partai Gerindra NTB ini.
Penghentian sementara operasional ratusan SPPG ini bertujuan untuk melakukan evaluasi, asesmen ulang, dan perbaikan kualitas, keamanan, serta higiene makanan sebelum beroperasi kembali.
Kebijakan ini adalah tindakan tegas pemerintah pusat dalam hal ini BGN untuk memastikan standar keamanan pangan terjaga di seluruh SPPG yang bermitra dalam program Makan Bergizi Gratis di NTB.
“Jadi sekali lagi kebijakan yang diambil oleh BGN sudah sangat tepat untuk memastikan standar keamanan pangan terjaga di seluruh SPPG,” pungkasnya. (ndi)
