Giri Menang (Suara NTB) – Puluhan SPPG di Lombok Barat mendapatkan suspend atau penghentian sementara operasional oleh Badan Gizi Nasional (BGN), lantaran tak memenuhi beberapa ketentuan yang ditetapkan BGN. Dari puluhan SPPG itu, tiga di antaranya sudah diajukan pencabutan suspend sisanya masih dalam proses.
Dampak belum beroperasinya SPPG ini, terdapat puluhan ribu penerima manfaat tidak mendapat MBG. Ketua Satgas MBG Lobar H. Saepul Ahkam mengatakan, terkait SPPG yang dihentikan sementara operasionalnya, dari 29 SPPG, tiga di antaranya informasinya telah dicabut suspend-nya sehingga SPPG ini pun sudah boleh beroperasi. Menurutnya SPPG yang belum dicabut suspend-nya kemungkinan lambat mengisi form data menyangkut klarifikasi SLHS dan IPAL yang belum sesuai standar BGN.
Dari hasil koordinasi dengan pihak Korwil BGN Lobar, bahwa penerima manfaat SPPG yang dihentikan sementara tersebut belum bisa dilayani oleh SPPG lain untuk diberikan MBG. Hal ini akan merancukan data, sehingga warga sasaran seperti ibu hamil, menyusui dan anak-anak sekolah menuggu SPPG bisa dioperasikan kembali.
“Paling sedikit 52 ribu orang penerima manfaat terhambat menerima MBG, tidak bisa menerima MBG sementara waktu,” jelasnya. Dari sejak dikeluarkan suspend, hampir seminggu mereka tidak menerima MBG.
Pihaknya pun terus berkoordinasi dengan SPPG yang dihentikan semenatara agar melakukan pematuhan terhadap standar-standar BGN sehingga nantinya setelah dievaluasi provinsi dan BGN bisa dikeluarkan dari daftar suspend.
Pihaknya juga sudah turun secara acak ke beberapa SPPG untuk melakukan evaluasi dan pembinaan di lapangan, di antaranya SPPG Buwun Mas, Labuan Tereng, dan Kuripan. Pihaknya turun untuk membentengi beberapa SPPG yang tidak dihentikan sementara agar jangan sampai mereka dihentikan karena hal ini menyangkut penerima manfaat.
Dari hasil identifikasi, salah satu SPPG di Buwun Mas melayani 2.800 orang penerima manfaat, kemudian di Labuan Tereng melayani 2.600 orang penerima manfaat. Dan di Kuripan ada SPPG melayani 1.900 lebih orang. Pihaknya melakukan pengecekan ulang terhadap kelayakan-kelayakan seperti air, penggunaan air, SOP, dan IPALnya. Kelayakan ini merupakan catatan-catatan yang menurut BGN harus diperhatikan.
Sementara itu, Korwil SPPG Lobar, Gusti Ayu Kade Widya Diastini menyebutkan pihaknya sedang melakukan monev terhadap SPPG yang dihentikan sementara, karena IPAL dan SLHS-nyatidak ada. Pihaknya juga meminta kepala SPPG untuk melakukan pembaruan atau update. “Kami juga turun cek ke lapangan untuk melakukan vaksinasi juga dan dapat laporan dari SPPG juga agar bisa kami ajukan ke pusat (BGN) untuk pencabutan suspend itu, untuk segera beroperasi kembali,” imbuhnya.
Sejauh ini ada beberapa SPPG yang melaporkan SLHS. Pihaknya pun mengajukan untuk segera dicabut suspend-nya dan bisa beroperasi kembali. “Hari Senin kemarin sudah ada tiga SPPG yang beroperasi,” sebutnya. (her)
