Mataram (Suara NTB) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama para pemangku kepentingan sektor jasa keuangan mendukung inisiatif strategis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Program Desa Berdaya. Program ini menempatkan desa sebagai subjek utama pembangunan dalam rangka mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dukungan tersebut ditandai dengan pelaksanaan kick off kolaborasi sektor jasa keuangan dalam Program Desa Berdaya yang digelar pada Selasa, 14 April 2026. Kegiatan ini menjadi wujud sinergi antara OJK, Pemerintah Provinsi NTB, dan berbagai mitra strategis untuk mendorong inklusi keuangan, memperluas akses pembiayaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan, pelaku usaha ultra mikro, dan masyarakat prasejahtera.
Sebagai langkah awal, kegiatan ini dibuka dengan Training of Facilitator (ToF) bagi pendamping Desa Berdaya. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas pendamping dalam memberikan edukasi keuangan yang sederhana, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat desa.
Kepala OJK Provinsi NTB, Rudi Sulistyo, menegaskan bahwa Program Desa Berdaya merupakan bagian dari komitmen OJK dalam membangun sektor jasa keuangan yang inklusif dan berkontribusi pada pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Ia menekankan pentingnya edukasi keuangan, akses pembiayaan, serta perlindungan konsumen agar dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat desa secara berkelanjutan.
Pemerintah Provinsi NTB juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendukung pemberdayaan masyarakat desa. Program Desa Berdaya diharapkan menjadi pengungkit kemandirian ekonomi masyarakat melalui pendekatan kolaboratif, terarah, dan berkelanjutan.
Rangkaian kegiatan turut diisi dengan gelar wicara mengenai edukasi keuangan dan akses pembiayaan bagi komunitas rentan. Diskusi menghadirkan narasumber dari ILO dan Perkumpulan Gemapalu yang membahas pentingnya peningkatan literasi keuangan, penguatan kapasitas masyarakat, serta perluasan akses pembiayaan sesuai potensi ekonomi lokal.
OJK bersama para pemangku kepentingan juga melakukan kunjungan lapangan ke Kabupaten Lombok Timur. Kunjungan ini bertujuan meninjau kesiapan calon mitra pendamping dan offtaker dari pelaku usaha binaan Bank NTB Syariah dan Bank Mandiri.
Dalam kunjungan tersebut, diusulkan tiga pelaku usaha potensial, yakni pengusaha peternakan ayam petelur, pengusaha kemiri, dan pengrajin Batik Sasambo. Ketiganya dinilai memiliki kinerja usaha yang baik serta rencana ekspansi, sekaligus menyatakan kesediaan untuk berperan sebagai pendamping dan offtaker dalam program.
Ke depan, implementasi Program Desa Berdaya di NTB akan terus diperkuat melalui inovasi lokal dan pengembangan ekosistem UMKM desa yang berkelanjutan. Sinergi lintas lembaga keuangan bersama FKIJK diharapkan tidak hanya memperkuat pembiayaan, tetapi juga mendorong budaya menabung, memperluas akses layanan keuangan, serta meningkatkan pembinaan usaha.
Dengan kolaborasi ini, Program Desa Berdaya diharapkan mampu memberikan dampak luas dan berkelanjutan, sekaligus menjadi wujud pembangunan yang lebih inklusif dengan menempatkan kesejahteraan keuangan sebagai bagian penting dari peningkatan kualitas hidup masyarakat. (bul)
