Tanjung (Suara NTB) – Penutupan tiga SPBU oleh Pengadilan Negeri (PN) Mataram akibat sengketa hukum antarpara pihak, berdampak ke petani. Saat ini, ratusan petani jagung di Kabupaten Lombok Utara (KLU), khususnya di Kecamatan Bayan, tak bisa memipil jagung karena kelangkaan solar. Petani pun sangat khawatir, jagung yang sudah dipanen dan tersimpan seadanya dalam karung menjadi rusak dan tidak memiliki nilai jual.
Ketua Kelompok Tani Daun Hijau, Dusun Teluk, Desa Sukadana, kecamatan Bayan, Jimasih, Senin (20/4/2026) menegaskan, kelangkaan BBM, termasuk solar, sejak awal sudah dikhawatirkan akan berdampak kepada petani jagung. Selain untuk kebutuhan sumur bor, proses pemipilan jagung juga terhambat karena suplai distribusi BBM terbatas di dua SPBU.
“Sampai Senin 20 April 2026, kami sebagai petani jagung masih belum bisa melakukan pemipilan jagung. Kami kesulitan memperoleh BBM solar untuk menghidupkan mesin pipil,” ungkapnya.
Ia memperkirakan, secara persentase masih lebih banyak petani yang belum melakukan pemipilan dibandingkan yang sudah memipil dan menjual ke Bulog. Dirinya dan kelompok tani lain di kecamatan Bayan, sangat khawatir harga jual jagung akan menurun jika proses pascapanen terhambat karena faktor nonteknis.
Ditambah lagi, kata dia, hasil panen tahun ini menurun dibandingkan tahun 2025 lalu.
Jimasih menyatakan, produktivitas petani jagung tahun 2026 turun 12,5 persen sampai 25 persen. Tahun 2025, produksi petani menyentuh 8 ton per hektar. Sedangkan tahun ini, produksi maksimal di angka 6 ton sampai 7 ton.
“Beberapa faktor yang menjadi sebabnya, seperti keluhan sebelumnya, pemupukan sempat terlambat, kemudian dampak cuaca dan adanya hama tikus. Yang biasa produksi 8 ton, kini paling banyak 6 sampai 7 ton,” ungkapnya.
Pihaknya berharap, Pemda Lombok Utara segera memanggil Pertamina Depo Ampenan sebagai Perwakilan Pertamina Pusat agar membuka akses layanan BBM di tiga titik SPBU yang sudah ditutup. Ketergantungan petani jagung sangat tinggi atas pasokan BBM khususnya SPBU Kayangan sebagai titik akses terdekat dari kecamatan Bayan.
“Tolong kami para petani. Pemerintah harus ikut ambil bagian. Seandainya bisa Pemda KLU yang mengontrol distribusi BBM sementara waktu, mungkin itu lebih baik dibanding kami harus menunggu ketidakjelasan,” pintanya.
Pernyataan Jimasih dikuatkan Anggota DPRD KLU, Raden Nyakradi. Pihaknya melihat, upaya Pertamina dalam proses mitigasi BBM pascapenutupan 3 SPBU terkesan lambat. Sejak SPBU ditutup pelan lalu, Senin kemarin, tercatat adalah hari kelima dimana masyarakat Lombok Utara hanya dilayani 2 SPBU.
“Apa yang dikhawatirkan petani soal kelangkaan BBM Solar, harus disikapi serius. Petani adalah tunggang punggung, suksesor program Presiden dalam ketahanan pangan. Kalau solar tidak ada, banyak sarana pertanian yang nganggur, dari sumur bor, handtraktor ataupun mesin pipil,” ungkapnya.
Nyakradi mengakui, dirinya juga memiliki lahan jagung yang siap panen. Mengingat kelangkaan solar, ia pun terpaksa menunda panen pada sebagian jagung miliknya.
“Bagaimana kita mau panen, yang sudah dipanen saja tidak bisa dipipil. Kalau mengandalkan pipil manual dengan tangan, tidak efektif dan ongkos tenaga kerjanya lebih lambat. Saya setuju kalau Pak Bupati harus memanggil Pertamina untuk mempercepat recovery BBM. Solusi harus segera didapat, karena tidak mungkin 270 ribu jiwa lebih di KLU hanya bergantung pada 2 SPBU saja,” pungkasnya. (ari)
