Selong (Suara NTB) – Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Advokasi Nusantara (Ganas) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Lombok Timur (Lotim), Senin (20/4/2026). Mereka menyoroti kelangkaan gas elpiji 3 kilogram bersubsidi yang masih terjadi di wilayah tersebut, serta menuding adanya praktik mafia dalam rantai distribusi.
Salah satu koordinator aksi, Lalu M. Junaidi, menyampaikan sejumlah keluhan warga. Menurutnya, harga elpiji di lapangan melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang seharusnya Rp18 ribu per tabung, namun tembus hingga Rp30 ribu bahkan Rp35 ribu di sejumlah pelosok.
“Kasihan masyarakat Lotim. Di pelosok mau mencari ke mana? Beli harus pakai KTP. Uang rakyat Rp20 ribu menjadi Rp35 ribu, dikemanakan? Masyarakat miskin menjerit,” tegas Junaidi.
Ia menolak anggapan bahwa persoalan ini semata-mata karena kuota. Junaidi menyoroti lemahnya pengawasan Dinas Perdagangan Lotim yang dinilainya bertanggung jawab atas kisruh distribusi dua pekan terakhir.
Massa aksi juga mengaitkan kelangkaan ini dengan situasi global pascakonflik Iran-Israel. Mereka menduga ada oknum yang memanfaatkan momen tersebut untuk bermain.
Massa aksi lainnya, Eko Rahadi, menyoroti banyaknya hotel dan restoran di Lotim yang diduga masih menggunakan elpiji bersubsidi. “Mengapa tidak ditindak? Seharusnya mereka ditindak hukum,” sesalnya.
Menanggapi aksi tersebut, Sekretaris Daerah Lotim, H. M. Juaini Taofik, yang diutus Bupati langsung menemui massa. Ia menjelaskan, berdasarkan aturan, harga elpiji di pangkalan resmi adalah Rp18 ribu. Namun, ia mengakui masyarakat banyak membeli dari pengecer sehingga harganya melambung antara Rp19 ribu–Rp22 ribu, bahkan ada yang mencapai Rp30 ribu.
Bupati Lotim yang turun langsung menemui warga menyampaikan permohonan maaf atas situasi yang terjadi. Ia mengaku telah menyamar di pelabuhan untuk mengecek langsung isu distribusi elpiji ke Sumbawa.
“Tanpa aspirasi masyarakat, tidak bisa. Kewenangan pendistribusian elpiji ada di Pertamina. Seiring pertumbuhan ekonomi, kuota akan disesuaikan. Saya persilakan siapa pun yang melanggar aturan untuk dilaporkan,” ujar Bupati.
Ia juga menjelaskan, saat ini Pemerintah Lotim tengah mencari solusi untuk 253 Kepala Keluarga di sektor peternakan yang juga menggunakan elpiji subsidi, sambil menunggu proses migrasi ke tabung non-elpiji. “Tidak langsung disetop, tapi cari solusi. Hak masyarakat tidak boleh diambil peternak,” tegasnya.
Juaini Taofik, mengungkapkan bahwa tingginya angka pertumbuhan tersebut terbukti berdampak pada lonjakan penggunaan energi, termasuk BBM dan gas.
“6,91 persen ini melebihi angka nasional. Pasti ada penggunaan energi yang luar biasa, dan terbukti memang demikian. Contohnya ya termasuk BBM, termasuk gas,” ujar Juaini dalam keterangannya, Senin (20/4/2026).
Berdasarkan data BPS, terdapat tiga subsektor utama yang menjadi penyebab tingginya pertumbuhan ekonomi di Lombok Timur. Pertama, Industri pengolahan makanan. Subsektor ini membutuhkan pasokan gas yang besar dalam proses produksinya. Kedua, Peningkatan jemaah umrah. Dibandingkan tahun 2024, jumlah jemaah umrah tahun 2025 meningkat drastis sebesar 105 persen.
Ketiga, penggunaan gas dan listrik. Hal ini dampak peningkatan ini baru mulai terasa pada akhir minggu kedua Maret hingga masa normalisasi di akhir April. “Artinya, beban energi benar-benar nyata. Satu-satunya solusi, seperti usulan dari Satgas Ganas, adalah menambah kuota gas non-subsidi. Bukan hanya non-subsidi, kuota subsidi juga harus ditambah,” tegas Juaini.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tidak ingin mematikan usaha peternakan ayam yang selama ini menyerap tenaga kerja dan menumbuhkan ekonomi.
“Kami ingin ada penambahan kuota non-subsidi dan kuota gas subsidi, terutama untuk tabung 5 kilogram dan 12 kilogram yang jumlahnya tidak sebanding dengan unit usaha. Kebijakan tidak bisa hanya melihat satu aspek. Penggunaan gas harus tertib, tapi usaha masyarakat juga jangan sampai mati. Ini tidak sederhana,” jelasnya.
Juaini berharap pemberitaan media dan aspirasi yang disampaikan, termasuk adanya demonstrasi, menjadi dokumentasi dan fakta lapangan bagi Pertamina agar kebutuhan gas untuk Lombok Timur ditingkatkan.
“Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pasti ada beban energi yang besar. Maka kuotanya juga harus ditambah. Kami tidak berani menyebut angka pasti penambahannya, tapi kami laporkan aktivitas usaha yang meningkat ini pasti membutuhkan gas. Tolong Pertamina memperhatikan,” pungkasnya.
Kepala Dinas Perdagangan Lotim, Hadi Fathurrahman, juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Ia mengaku telah terus berkoordinasi dengan Pertamina untuk memastikan stok elpiji aman hingga tingkat pengecer. “Kami sudah minta tambahan kuota ke Pertamina. Saat ini sedang dalam proses. Komitmen kami untuk pastikan stok elpiji aman,” ujar Hadi.
Massa aksi Ganas menuntut satuan tugas (satgas) untuk menindak tegas praktik mafia distribusi, serta meminta Dinas Perdagangan bertanggung jawab secara penuh atas kisruh yang meresahkan masyarakat Lotim. (rus)
