PEMERINTAH Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, mengusulkan dua program prioritas dalam Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) tahun perencanaan 2027, yakni pemasangan bronjong di Sungai Ancar dan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH).
Usulan tersebut menjadi fokus utama karena dinilai mendesak dan berkaitan langsung dengan upaya mitigasi bencana serta peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya warga yang berada di bantaran sungai dan terdampak banjir.
Pemasangan bronjong direncanakan sepanjang kurang lebih 500 hingga 600 meter sebagai tanggul pengaman di Sungai Ancar. Infrastruktur ini diharapkan mampu mengurangi risiko abrasi dan luapan air saat musim hujan, yang selama ini kerap mengancam permukiman warga di sekitarnya.
Sementara itu, program perbaikan RTLH menyasar enam unit rumah warga yang mengalami kerusakan akibat banjir yang terjadi pada tahun sebelumnya. Rumah-rumah tersebut tersebar di Lingkungan Majelok yang menjadi salah satu wilayah terdampak cukup parah.
Lurah Pejanggik, Mahnum, mengatakan kedua program tersebut merupakan hasil aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui musyawarah di tingkat lingkungan, sehingga benar-benar mencerminkan kebutuhan riil warga.
“Untuk bronjong sekitar 500 sampai 600 meter di Sungai Ancar, dan enam rumah warga yang akan diperbaiki. Ini usulan langsung dari masyarakat,” ujarnya, Kamis (23/4).
Ia menjelaskan, pemasangan bronjong akan dilakukan di dua sisi sungai secara selang-seling, dimulai dari kawasan SMPN 16 Mataram hingga jembatan Pajang Barat. Penanganan ini diharapkan dapat memperkuat struktur tebing sungai yang selama ini rawan terkikis.
Menurut Mahnum, dibandingkan dengan usulan lainnya, dua program ini menjadi prioritas utama karena memiliki dampak langsung terhadap keselamatan warga serta keberlanjutan lingkungan.
“Fokus kita hanya dua program ini karena yang lain sudah relatif aman. Ini yang terus kita kawal agar bisa direalisasikan,” tegasnya.
Ia menambahkan, usulan tersebut kini telah masuk dalam tahap pembahasan di tingkat Pemerintah Kota Mataram dan diharapkan dapat direalisasikan pada tahun anggaran 2027.
Dalam pelaksanaannya, masing-masing program akan ditangani oleh organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai kewenangannya. Pemasangan bronjong akan dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram. Sementara itu, program perbaikan RTLH akan menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim).
“Harapan kami, ini bisa segera direalisasikan agar risiko kerusakan akibat banjir dapat diminimalkan dan masyarakat mendapatkan tempat tinggal yang layak dan aman,” pungkasnya. (pan)
