Mataram (Suara NTB) – Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada Sabtu, 2 Mei 2026 menjadi momen refleksi sekaligus evaluasi terhadap kualitas pendidikan, khususnya di Provinsi NTB. Sejumlah hal menyangkut pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah daerah,instansi teknis hingga stakeholder terkait.
Berdasarkan artikel Suara NTB, pada 6/2/2025 dengan judul “Kemiskinan Sebabkan 73 Ribu Anak di NTB Putus Sekolah”, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) NTB menyebut, sebanyak 73 ribu anak di NTB berstatus putus sekolah akibat kemiskinan di wilayah tersebut.
Sementara, dalam soal kemampuan akademik siswa, NTB juga masih mempunyai PR yang serius. Pada 2025, hasil TKA jenjang SMA sederajat di NTB amat rendah. Bahkan, nilai tes berdasarkan mata pelajaran wajib (Bahasa Indonesia, Matematika, dan Bahasa Inggris) siswa di NTB jeblok. Hasil ini menunjukkan ada indikasi persoalan serius dalam sistem pendidikan di wilayah tersebut.
Dari rilis hasil TKA oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui laman tka.kemendikdasmen.go.id/hasiltka. nilai rerata Matematika NTB 34,80, Bahasa Indonesia 52,04, dan Bahasa Inggris 23,55. Terpaut sedikit dari rerata nasional yakni Bahasa Indonesia 55,38, Matematika, 36,1, dan, Bahasa Inggris 24,93.
Kondisi perlu menjadi bahan refleksi dan evaluasi seluruh pihak untuk memastikan pendidikan di NTB tidak terperosok ke jurang penurunan terus-menerus.
Pengamat Pendidikan Universitas Mataram (Unram), Sirajul Hadi mengatakan, dalam konteks pendidikan NTB, peringatan Hardiknas mesti dijadikan sebagai momentum penting untuk memitigasi dan mengidentifikasi persoalan pendidikan di NTB, secara komprehensif dan terintegrasi.
“Sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota, harus lebih diperkuat lagi, tidak boleh ada ego sektoral dalam memajukan pendidikan, kita harus melihat NTB sebagai satu kesatuan utuh,” ujarnya dikonfirmasi pekan kemarin.
Ia menjelaskan, bahwa benar pemerintah provinsi memiliki batas wewenang dalam tata kelola dan manajemen pendidikan, demikian juga pemerintah kabupaten/kota. Namun, batas itu tidak berarti saling mengabaikan. Justru sebaliknya sinergi, koordinasi dan kolaborasi harus diperkuat.
Ia mencontohkan, tentang kasus Anak Tidak Sekolah (ATS), yang dimana distribusi dan sebarannya ada di setiap kabupaten/kota, dengan rentang usia sekolah yang variatif. Termasuk tentang angka partisipasi murni (APM), khususnya pada jenjang usia sekolah menengah yang berdasarkan data APM dikisaran 70,43 persen.
Dengan sejumlah persoalan tersebut menurutnya, menuntut pertanyaan terkait apa intervensi kolaboratif yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta bagaimana melibatkan stakeholder lainnya supaya dapat mengambil bagian dalam penyelesaian masalah ini.
“Variabel-variabel penyebab dari masalah-masalah ini harus diurai secara cepat dan tepat, partisipatif kolaboratif, berbasis data. Tidak kalah pentingnya adalah ketercapaian keberhasilan intervensinya, harus terukur dan evaluasi secara periodik,” tuturnya.
Dalam kasus lain, seperti pengisian kepala sekolah juga perlu menjadi atensi Pemprov NTB dan Disdikpora. Pasalnya, sejumlah sekolah jenjang SMA sederajat di NTB, masih kekosongan kepsek definitif yang dikhawatirkan mengganggu fokus peningkatan mutu pendidikan di sekolah.
Menurut Sirajul, pada momen gawe besar dunia pendidikan, persoalan kebutuhan kepsek mesti menjadi isu yang harus ada solusinya.
“Pendapat saya, pimpinan sekolah harus memiliki wewenang penuh dalam tanggung jawab dan tata kelola satuan pendidikan masing-masing, saya sarankan silahkan di isi, sekolah-sekolah yang kepalanya masih pelaksana tugas, tentu harus melalui proses dan mekanisme seleksi yang objektif, transparan, dan memperhatikan aspek kompetensi, silahkan mekanisme formal dan seleksi objektifnya dijalankan berdasarkan standar dan regulasi, lalu putuskan, jangan terlalu lama ditunda, itu kurang baik,” tegas mantan Kepsek MAN 1 Mataram.
Isu tak kalah penting yang juga memerlukan perhatian lebih adalah kesejahteraan guru. Menurut Sirajul, persoalan gaji guru PPPK Paruh Waktu di NTB, memerlukan kebijakan serta komitmen pemerintah daerah yang adil dan berpihak.
Dengan adanya kebijakan yang memihak kepada guru, tugas dan fungsi tenaga pendidik di sekolah dapat lebih bisa difokuskan untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
“Sekarang tergantung dari bagaimana pendidikan itu dianggap urgen dan esensial, sehingga semua potensi bisa diorkestrasi secara efektif dan fungsional dalam memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan,” jelasnya.
Sirajul juga mengapresiasi langkah yang baru saja diambil Pemprov NTB yakni memberi insentif tambahan terhadap 1.759 guru PPPK Paruh Waktu. Ia berharap, kebijakan tersebut dapat ditingkatkan lagi ke depan.
Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa Disdikpora sudah harus memberi atensi serius pada peningkatan kualitas pendidikan. Artinya, tidak saja pada aspek fisik pendidikan, tetapi luput pada persoalan esensial yakni kualitas pendidikan.
“Kualitas pendidikan itu termasuk kesejahteraan guru dan tenaga pengajar, termasuk di dalamnya adalah memastikan bagaimana anak-anak kita, anak-anak usia sekolah kita bisa melanjutkan sekolah, memiliki akses ke pendidikan menengah atas dan memastikan bahwa tidak ada satu pun anak kita yang harus mematikan mimpinya hanya karena alasan ekonomi,” ujarnya.
Selain itu, kualitas pendidikan juga harus memastikan bahan ajar yang berkualitas dan menjamin bahwa sistem serta metode pedagogik yang bermutu. “Itu yang harus menjadi fokus kita ke depan karena NTB yang makmur mendunia tidak bisa kita capai tanpa kualitas pendidikan yang baik,” jelas Iqbal.
Mantan Dubes RI untuk Turki ini,juga menyoroti isu angka anak putus sekolah yang masih menjadi PR Pemprov NTB. Menurutnya, pemerintah harus memberi fokus kepada persoalan tersebut.
“Dinas Pendidikan itu terlalu lama hanya sibuk fokus mengurus fisik. Nah, sudah waktunya sekarang kita punya Dinas Pendidikan yang fokus memikirkan kualitas. Termasuk memastikan bahwa anak-anak kita itu semua memiliki akses kepada pendidikan dan tidak ada yang putus di tengah jalan,” tegas Iqbal.
Bagi Iqbal, upaya koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu dilakukan untuk memutus rantai anak putus sekolah tersebut. Gubernur menyampaikan perihal penambahan insentif bagi guru PPPK Paruh Waktu di NTB. Insentif senilai Rp500 ribu bagi 1.759 guru PPPK di NTB itu, diharapkan membantu meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.
Sementara itu, Kepala Disdikpora NTB, Syamsul Hadi menegaskan bahwa perayaan Hardiknas tahun ini perlu menjadi motivasi dan inspirasi pihak terkait untuk meningkatkan kualitas pendidikan di NTB.
Mutu pendidikan dapat dilihat pada hasil proses pendidikan yang dirasakan siswa itu sendiri. Keselarasan antara karakter, kemampuan akademik juga kemampuan mengimplementasikan apa yang dipahami oleh siswa.
“Karena itulah bekal anak-anak untuk menghadapi masa depannya nanti. Sama kesejahteraan guru juga. Ya tentu itu adalah salah satu instrumen kita untuk mewujudkan mutu pendidikan. Kan guru yang berada di kelas, maka harus kita berikan perhatian juga,” pungkasnya. (sib)
