Mataram (Suara NTB) – Industri perhotelan dan restoran tengah menghadapi tekanan serius akibat lesunya kunjungan wisatawan. Penurunan tingkat hunian hotel yang cukup tajam memunculkan kekhawatiran baru, yakni potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor perhotelan jika kondisi ini terus berlangsung.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, Ketut Wolini, mengungkapkan okupansi hotel saat ini turun signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jika sebelumnya tingkat hunian mampu menembus angka di atas 70 persen, kini rata-rata hanya berada di kisaran 50 persen.
“Kalau dibandingkan tahun lalu, okupansi hotel saat ini turun sangat jauh. Dulu di periode seperti ini bisa di atas 70 persen, sekarang rata-rata hanya sekitar 50 persen,” ujarnya.
Penurunan terjadi hampir di seluruh destinasi wisata utama di NTB. Kawasan Senggigi dan Kota Mataram menjadi wilayah yang paling terdampak dengan tingkat hunian hanya sekitar 40 persen.
Sementara kawasan Mandalika masih sedikit lebih baik dengan okupansi mencapai 60 persen karena masih terbantu oleh penyelenggaraan sejumlah event. Sedangkan destinasi wisata Gili juga ikut terdampak meski tidak sedalam wilayah lainnya.
Menurut Wolini, melemahnya industri perhotelan dipicu oleh kombinasi berbagai faktor. Salah satunya adalah situasi geopolitik global (perang), termasuk konflik internasional yang berdampak pada lonjakan harga tiket pesawat internasional.
Kondisi tersebut membuat wisatawan mancanegara menahan perjalanan ke Indonesia, termasuk ke NTB. Biaya perjalanan yang semakin mahal, terutama bagi wisatawan yang harus transit di beberapa negara, menjadi pertimbangan utama.
“Kenaikan harga tiket dari luar negeri ke Indonesia cukup tinggi, apalagi harus transit di beberapa negara. Ini membuat minat wisatawan menurun,” katanya.
Di sisi lain, wisatawan domestik yang selama ini menjadi penopang sektor pariwisata NTB juga mengalami penurunan. Ketidakstabilan kondisi ekonomi nasional membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang untuk kebutuhan wisata.
Padahal, menurut Wolini, periode saat ini biasanya menjadi masa yang cukup ramai bagi hotel menjelang akhir tahun. Pada momentum tertentu seperti libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), tingkat hunian biasanya bisa mencapai 70 hingga bahkan 100 persen.
Karena itu, okupansi di level 50 persen dinilai sudah berada pada titik yang mengkhawatirkan bagi pelaku usaha.
“Kalau kondisi seperti ini terus berlanjut, tidak menutup kemungkinan akan terjadi pengurangan tenaga kerja. Sekarang saja sudah mulai terlihat, misalnya tenaga kontrak yang tidak diperpanjang,” tegasnya.
Meski demikian, hingga saat ini pelaku usaha hotel masih berupaya bertahan. Mereka tetap menjalankan operasional secara efisien sambil menunggu kondisi pasar membaik. Ketut memastikan belum ada laporan hotel yang dijual akibat tekanan bisnis, namun pelaku industri kini bergerak lebih hati-hati.
Untuk menyelamatkan sektor pariwisata, PHRI NTB meminta pemerintah lebih agresif mendatangkan agenda nasional maupun internasional ke daerah. Kehadiran event dinilai menjadi salah satu cara paling efektif untuk meningkatkan okupansi hotel dan menggerakkan ekonomi pariwisata.
“Kami berharap pemerintah bisa menjemput kegiatan-kegiatan besar agar dilaksanakan di NTB. Semua pihak harus bergerak dan jangan menyerah dengan situasi ini,” ujarnya. (bul)
