Mataram (Suara NTB) – Keaktifan peserta kesehatan di dua daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih rendah. Meski cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mencapai 99 persen dari total penduduk. Namun, tingkat keaktifan peserta masih berada di angka 82 persen.
Dua daerah dengan kepesertaan terendah adalah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dan Lombok Timur (Lotim). Keaktifan peserta BPJS Kesehatan di kedua daerah ini masing-masing belum menyentuh 80 persen.
Deputi Direksi Wilayah 11 BPJS Kesehatan, Sofyeni menyebutkan, meski cakupan kepesertaan sudah hampir 100 persen, tantangan terbesar saat ini adalah meningkatkan status keaktifan peserta JKN.
“Dan alhamdulillahnya di wilayah provinsi NTB itu sudah 99 persen penduduk itu sudah memiliki JKN. Namun memang keaktifannya 82 persen. Nah ini nanti tentunya PR bersama bagaimana meningkatkan keaktifan peserta,” ujarnya di Kantor Gubernur NTB, Senin, 11 Mei 2026.
Menurutnya, salah satu penyebab rendahnya tingkat keaktifan di Lombok Timur adalah penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang jumlahnya cukup besar. “Karena kan kemarin ada penonaktifan PBIJK, cukup banyak. Kebetulan di Lombok Timur ya cukup banyak, 100 ribuan. Nah ini tentunya kita juga memahami kondisi keuangan daerah seperti apa,” sambungnya.
Meski demikian, pihaknya melihat adanya komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan jumlah peserta aktif. Upaya lain yang dilakukan adalah menggandeng sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
BPJS Kesehatan juga memastikan ratusan ribu masyarakat NTB yang nonaktif tetap dapat memperoleh layanan kesehatan melalui mekanisme pengaktifan cepat saat membutuhkan pelayanan rumah sakit.
“Kalau memang di-nonaktifkan, perlu pelayanan kesehatan, langsung diaktifkan. Jadi nggak terkendala. Karena kita sudah punya grup, sudah berjalan,” katanya.
Ia menjelaskan, peserta nonaktif yang membutuhkan layanan akan langsung dimasukkan ke dalam skema PBI UPM agar status kepesertaannya aktif pada hari yang sama. “Jadi nggak ada kendala ketika untuk penjaminannya. Langsung aktif hari itu juga,” ucapnya.
Sementara itu, sejumlah daerah lain di NTB disebut telah mencapai tingkat keaktifan di atas 90 persen, termasuk wilayah Bima. Pemerintah Provinsi NTB pun disebut mendukung penuh penguatan Program JKN di daerah. (era)
