Mataram (Suara NTB) – Permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB masih saja terus terjadi. Berbagai upaya telah dilakukan, namun persoalan PMI bermasalah masih tetap muncul. Karena itu penanganan permasalahan PMI perlu dilakukan lebih menyeluruh.
Hal itu disuarakan oleh anggota DPD RI Dapil NTB, Evi Apita Maya. Dia menegaskan bahwa tanggung jawab negara terhadap PMI tidak boleh berhenti saat mereka mengirimkan remitansi atau kembali ke tanah air. Tapi menurutnya masih ada “lubang besar” dalam kebijakan ketenagakerjaan saat ini.
Dikatakan anggota Senator NTB itu bahwa fokus pemerintah saat ini lebih pada personal PMI itu sendiri. Akan tetapi bagaimana pendampingan terhadap keluarga yang ditinggalkan, nyaris tidak pernah tersentuh oleh pemerintah.
Evi mengaku dia menyisakan sendiri tantangan sosial yang serius, terutama terkait pola asuh anak PMI yang berisiko. Fakta di lapangan bahwa anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya bekerja ke luar negeri seringkali kehilangan figur pelindung dan pengawas utama. Kondisi ini membuat mereka rentan terjebak dalam lingkungan yang salah.
“Seringkali kita melihat anak-anak PMI ini menjadi kelompok yang paling rapuh. Karena kurangnya pengawasan, mereka menjadi sangat rentan, baik sebagai korban kejahatan maupun yang lebih memprihatinkan terseret menjadi anak yang berkonflik dengan Hukum,” ungkapnya pada Senin (28/5).
Ia menekankan bahwa penanganan anak PMI yang berhadapan dengan hukum harus dilakukan dengan pendekatan yang manusiawi dan edukatif. Namun yang lebih penting adalah langkah preventif melalui penguatan ketahanan keluarga dari tingkat desa.
Selain masalah anak, Evi juga menekankan pentingnya perlindungan dan pendampingan bagi PMI yang telah kembali. Tanpa adanya manajemen keuangan dan bantuan modal usaha yang terarah, banyak PMI Purna yang jatuh kembali ke lubang kemiskinan dan terpaksa berangkat kembali ke luar negeri.
“Perlindungan pascapulang adalah kunci. Kita ingin para purna PMI ini bisa berdaya di kampung halaman sendiri. Misalnya dengan masuk ke sektor Industri Mikro Kecil (IMK) yang sedang kita dorong. Jangan sampai mereka pulang membawa modal, tapi habis begitu saja tanpa menjadi usaha produktif,” katanya.
Lebih lanjut Evi juga mendorong pemerintah daerah dan pusat untuk menciptakan kebijakan dan penganggaran yang tidak hanya melihat PMI sebagai komoditas ekonomi atau pahlawan devisa saja. Tetapi sebagai manusia yang memiliki ekosistem keluarga yang harus dijaga.
“Negara harus hadir untuk memastikan bahwa ketika orang tuanya berjuang di luar negeri, anak-anak mereka di rumah mendapatkan jaminan pendidikan dan lingkungan yang sehat. Kita tidak ingin kesuksesan ekonomi yang dibawa pulang oleh PMI dibayar mahal dengan rusaknya masa depan anak-anak mereka karena permasalahan hukum,” pungkasnya. (ndi)
‘
