Mataram (Suara NTB) – Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mendorong penguatan sektor budidaya melalui pola pengelolaan berbasis Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Skema ini dinilai mampu membuat pengelolaan balai benih ikan lebih fleksibel, mandiri, dan kompetitif.
Kepala DKP NTB, H. Muslim,St., M. Si mengatakan, saat ini NTB memiliki aset budidaya yang cukup besar, berupa sekitar 330 kolam darat yang tersebar di berbagai balai benih ikan di NTB dengan total luasan hampir 15 hektare.
Menurutnya, aset tersebut belum bisa berkembang maksimal apabila masih menggunakan pola pengelolaan konvensional yang sepenuhnya bergantung pada pembiayaan APBD.
“Kenapa BLUD kita dorong? Karena fleksibilitasnya. Kita punya sekitar 330 kolam di balai benih ikan dengan luas hampir 15 hektare tersebar di NTB. Kalau dikelola dengan pola biasa, sehatnya tidak maksimal,” ujarnya.
Muslim menjelaskan, melalui sistem BLUD, unit pelaksana teknis (UPT) dapat lebih mandiri dalam mengembangkan usaha sekaligus mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
Ia menilai, pola tersebut akan memberikan sejumlah keuntungan, mulai dari percepatan layanan publik, keleluasaan pengembangan usaha, hingga meningkatkan daya saing sektor budidaya perikanan di NTB.
“Kalau dimandirikan tanpa menggantungkan pembiayaan APBD melalui sistem BLUD, layanan publik bisa lebih cepat, pengembangan usaha lebih leluasa, dan lebih kompetitif,” katanya.
Menurut Muslim, sebagian besar UPTD perikanan di NTB saat ini berbasis produksi dan terapan. Komoditas yang dikembangkan meliputi benih ikan air tawar hingga budidaya siput mutiara yang selama ini menjadi salah satu sektor unggulan daerah.
Ditambahkan, sektor budidaya yang paling menonjol di NTB saat ini, Muslim menyebut industri mutiara masih menjadi magnet investasi meskipun sempat mengalami dinamika usaha dalam beberapa tahun terakhir.
“Kalau yang paling menonjol sekarang sebenarnya mutiara. Proses perizinan juga terus berjalan,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, saat ini terdapat lebih dari 20 perusahaan budidaya mutiara yang masih aktif beroperasi di NTB. Beberapa perusahaan lama memang ada yang berhenti beroperasi, namun di saat yang sama muncul perusahaan baru yang masuk berinvestasi.
“Ada yang tutup, tapi ada juga yang baru masuk. Sekarang masih ada sekitar 20 lebih perusahaan yang eksis,” ujarnya.
Ia optimis, penguatan kelembagaan berbasis BLUD akan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan produktivitas budidaya perikanan, memperkuat investasi kelautan, sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir dan pembudidaya di NTB. (bul)
