Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur membuka peluang investasi sektor properti dengan kemudahan perizinan gratis, namun tetap memperketat perlindungan terhadap lahan sawah produktif dan kawasan pertanian berkelanjutan.
Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin mengatakan, pembangunan perumahan maupun proyek besar tidak boleh mengorbankan lahan sawah produktif tanpa penggantian yang jelas.
Menurutnya, apabila pembangunan dilakukan di atas lahan sawah, maka pengembang wajib menyiapkan lahan pengganti dengan luasan lebih besar untuk menjaga keberlanjutan sektor pangan daerah.
“Kalau menggunakan lahan sawah, harus mencari pengganti sampai tiga kali lipat. Misalnya bangun sekolah rakyat 10 hektare di sawah, maka harus siapkan sawah baru sekitar 30 hektare,” ujarnya.
Ia menjelaskan, aturan tersebut diterapkan agar konversi lahan pertanian tidak terjadi secara masif dan mengancam ketahanan pangan daerah. Pemerintah daerah juga membuka peluang penggantian lahan sawah di wilayah lain selama masih berada dalam satu provinsi.
Haerul Warisin mengakui tekanan pembangunan di Lombok Timur cukup tinggi, terutama untuk sektor perumahan dan kawasan bisnis.
Bahkan, menurutnya, masih banyak pembangunan yang menyasar kawasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
“Yang saya heran, justru banyak yang membangun di lahan sawah dilindungi. Ini yang harus dikendalikan,” tegasnya.
Untuk mengantisipasi kebutuhan hunian dan investasi, Pemkab Lombok Timur telah menyiapkan sekitar 5.000 hektare cadangan lahan yang dapat dikembangkan menjadi kawasan permukiman baru.
Cadangan lahan tersebut tersebar di sejumlah kecamatan dan menjadi solusi agar pembangunan tidak terus menggerus lahan pertanian produktif.
“Kita punya cadangan sekitar 5.000 hektare untuk permukiman. Datanya ada di setiap kecamatan,” katanya.
Haerul Warisin juga mengungkapkan adanya perubahan pola pemanfaatan lahan di sejumlah kawasan pesisir dan lahan kering di Lombok Timur. Kawasan yang sebelumnya dikategorikan lahan kering kini banyak berubah menjadi lahan pertanian setelah masyarakat membangun embung dan sistem irigasi sederhana.
Perubahan itu, menurutnya, perlu mendapat perhatian pemerintah pusat agar penataan ruang tetap memberikan ruang bagi pengembangan kawasan pariwisata dan investasi tanpa mengabaikan realitas di lapangan.
Di sisi lain, Pemkab Lombok Timur memastikan tetap terbuka terhadap investasi, khususnya di sektor properti dan pengembangan kawasan usaha.
“Kami sangat terbuka untuk investasi. Yang penting lokasinya jangan di lahan sawah dilindungi atau kawasan pertanian berkelanjutan,” ujarnya.
Bahkan, untuk menarik investor masuk ke Lombok Timur, pemerintah daerah memberikan kemudahan berupa pembebasan biaya perizinan bagi investasi yang sesuai tata ruang.
“Saya kasih izin gratis, selama lahannya sesuai dan bisa dibangun. Silakan investasi,” tegas Haerul Warisin. (bul)
