Selong (Suara NTB) – Ratusan nelayan yang tergabung dalam Serikat Masyarakat Selatan (SMS) dari tiga desa di Kecamatan Keruak, Lombok Timur (Lotim) menggelar aksi demonstrasi di depan SPBN Tanjung Luar, Selasa (19/5/2026). Nelayan menuntut jaminan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang selama ini kerap kosong akibat pengurangan kuota dari Pertamina.
Aksi yang diikuti nelayan asal Desa Tanjung Luar, Ketapang Raya, dan Pulau Maringkik ini dipicu oleh kelangkaan solar subsidi yang dinilai sangat merugikan, terutama saat memasuki puncak musim tangkap. Ketua SMS, Sayadi, menyampaikan sejumlah poin tuntutan, termasuk meminta pemerintah daerah dan Pertamina mengembalikan hak BBM subsidi nelayan sesuai jatah kuota yang telah ditentukan.
Nelayan Keruak ini menyampaikan beberapa tuntutan. Di antaranya meminta pemerintah daerah dan Dirut PT Energi Selaparang memperjuangkan hak nelayan atas BBM bersubsidi. Pertamina wajib menjamin kebutuhan BBM nelayan dengan memperhatikan siklus musim tangkap mulai Mei ini.
Ketiga, Pertamina diminta harus memasok BBM sesuai kebutuhan nelayan di SPBN Tanjung Luar. Berikutnya diharapkan Pertamina menghilangkan praktik dugaan mafia di tubuh Pertamina dan keterbukaan kuota tahunan maupun bulanan. Serta, General Manajer Pertamina mengevaluasi tuntas kepengurusan Pertamina Rayon NTB.
Lebih lanjut, Sayadi menduga adanya praktik tidak bertanggung jawab yang melibatkan oknum petugas Pertamina dan syahbandar. Dugaan itu, kata dia, memicu ketegangan antara nelayan dan petugas SPBN.
Nelayan juga meminta Pertamina, Pemda, dan Dirut PT Energi Selaparang memberikan klarifikasi dan solusi atas kelangkaan ini. “Jangan rampas hak-hak nelayan,” tegas Sayadi.
Perwakilan nelayan ini mengancam akan mengerahkan massa lebih besar jika persoalan ini tidak segera diatasi dan praktik curang masih terjadi.
Salah seorang nelayan asal Pulau Maringkik, H. Nanang, mengaku sering dipersulit saat akan melaut. Ia bahkan menyebut harus mengeluarkan uang hingga Rp300 ribu hanya untuk mendapatkan rekomendasi BBM.
Dia menceritakan, setiap kali BBM datang, langsung habis. “Kami dari Pulau Maringkik tidak kebagian jatah. Kami minta pegawai SPBN yang suka bermain segera dievaluasi, dan mafia di balik kelangkaan ini ditangkap,” ujarnya.
Menanggapi tuntutan massa, Direktur Utama PT Energi Selaparang, Joyo Supeno, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti keresahan nelayan. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan Pertamina untuk menambah kuota BBM subsidi, khususnya solar, telah dilakukan.
Pihak PT Selaparang Energi saat ini masih menunggu jawaban dari Pertamina. “Kami jamin untuk Pertalite sudah terpenuhi bahkan mendapat tambahan kuota dua kali lipat pada April lalu. Yang menjadi persoalan adalah solar, karena puncak kebutuhan kapal besar nelayan terjadi pada Mei hingga Agustus,” pungkas Joyo. (rus)
