Giri Menang (Suara NTB) – Pemkab Lombok Barat (Lobar) menargetkan mengentaskan 1.000 unit rumah kumuh tahun ini. Jumlah ini meningkat hampir dua kali lipat dibanding tahun lalu, yang mencapai 599 unit yang ditangani. Dalam penanganan 1.000 unit rumah kumuh ini, Pemkab berlolaborasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah pusat melalui sumber anggaran dari APBN, APBD Provinsi dan Baznas.
Diperkirakan alokasi anggaran untuk penanganan 1.000 unit rumah kumuh ini mencapai Rp20 miliar. “Mudahan-mudahan target kami tahun ini atas arahan dan instruksi pak bupati juga, target kami 1000 unit akan kami bangun tahun ini dari berbagai sumber tersebut. Entah itu dari BSPS, APBD kabupaten, Provinsi maupun Baznas,” kata Dinas PUPRPKP Lobar, Ratnawi Selasa (19/5) di sela-sela mendampingi Menteri PKP Maruarar Sirait dan Mendagri Tito Karnavian saat turun ke Dasan Geria Kecamatan Lingsar.
1.000 unit ini dirincikan masing-masing dari BPSPS dan APBD hampir sama jumlahnya mencapai 10 miliar. Sehingga totalnya Rp20 miliar lebih, karena penanganan rehabilitasi dan pembangunan baru jumlahnya hampir sama. Di mana jatah Lobar dari BSPS sekitar 400 unit rumah yang ditangani. Selanjutnya dari APBD juga berkisar 400 unit, ditambah lagi dari Provinsi dan Baznas Sehingga ditargetkan mencapai 1.000 unit rumah yang ditangani tahun ini.
Seusai arahan Menteri PKP, pihaknya diminta melakukan verifikasi data warga sesuai by name by address (BNBA) lengkap dengan kondisi rumah tak layak huni yang butuh penanganan. Pihaknya juga sudah diminta untuk merangking prioritas-prioritas untuk usulan yang sudah ada, supaya bisa dibuka kembali pada usulan BPSPS tahap 2.
Tahun lalu, Pemkab Lombok Barat (Lobar) menangani 559 unit rumah kumuh atau Rumah Tak Layak Huni (RLTH) yang tersebar hampir merata seluruh daerah Lobar. Program perbaikan rumah ini menggunakan berbagai sumber pendanaan, baik dari APBD Lobar 2025, APBD Perubahan, BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dari APBN, Baznas, maupun Bank NTB Syariah. (her)
