Mataram (Suara NTB) – Krisis air bersih yang masih terjadi di kawasan Gili Meno, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB) dinilai tidak mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan ke NTB. Meski saat ini masyarakat Gili Meno masih menuntut pengadaan air bersih, kunjungan wisatawan ke Gili dinilai masih tinggi, apalagi di musim high session.
“Ini kan mulai memasuki high session mereka ini kan,” ujar Kepala Dinas Pariwisata NTB, Ahmad Nur Aulia di Grand Madani Hotel, Senin, 25 Mei 2026.
Meski tidak mengganggu jumlah kunjungan wisatawan, Aulia mengatakan persoalan air bersih yang terjadi sejak tahun 2023 itu telah menjadi perhatian Pemprov karena menyangkut layanan dasar bagi masyarakat maupun wisatawan. Untuk itu, di tahun 2025 lalu, Pemprov NTB membentuk satuan tugas (Satgas) untuk mengatasi persoalan di tiga gili.
“Air merupakan salah satu infrastruktur dasar. Ini tentu menjadi perhatian kami dan juga Satgas,” tambahnya.
Menurutnya, Satgas sejauh ini telah melakukan sejumlah langkah penanganan dengan fokus kerja mencakup tiga hal, yaitu penyelesaian status lahan, penanganan lingkungan, dan penguatan infrastruktur dasar seperti air bersih serta pengelolaan sampah.
Namun, ia mengakui penanganan persoalan air bersih tidak bisa dilakukan secara instan karena kewenangannya berada di pemerintah kabupaten. Serta kawasan Gili Meno yang jauh dari daratan dan sumber air bersih.
“Untuk air ini tentu harus ada koordinasi dengan pemerintah kabupaten karena itu memang ranah mereka,” katanya.
Belakangan ini, warga kembali resah karena lambannya penanganan air bersih juga memicu aksi demonstrasi. Warga menuntut pemerintah segera merealisasikan sistem distribusi air yang dinilai lebih permanen dan mampu menjawab kebutuhan destinasi wisata internasional tersebut.
“Harapan adanya air secara berkelanjutan memang sudah menjadi kebutuhan utama sebuah destinasi wisata,” harapnya.
Mantan Kepala DPMPD Dukcapil itu menegaskan, Satgas sebenarnya telah melakukan pemetaan persoalan dan menyiapkan langkah penanganan. Akan tetapi, realisasi program masih membutuhkan dukungan pembiayaan dan kesiapan teknis di lapangan.
Saat ini, sebagian warga dan pelaku usaha wisata di Gili Meno masih mengandalkan pembelian air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemerintah Provinsi NTB pun menilai solusi tersebut hanya bersifat jangka pendek.
Meski belum ada laporan penurunan jumlah wisatawan secara signifikan akibat krisis air bersih, Aulia mengatakan kebutuhan air otomatis akan terus meningkat seiring berkembangnya fasilitas wisata dan bertambahnya jumlah kunjungan. “Kalau kunjungan meningkat, kebutuhan air juga semakin tinggi. Karena itu layanan air bersih harus berkelanjutan agar pelayanan kepada wisatawan tetap terjaga,” jelasnya.
Beberapa hari lalu, warga Dusun Gili Meno, Desa Gili Indah, kecamatan Pemenang, menggelar aksi unjuk rasa menolak masuknya pelayanan air bersih melalui mitra, PT Tiara Cipta Nirwana (TCN) dengan sistem Sea Water Reverse Osmosis (SWRO).
Penolakan sistem SWRO karena kerusakan terumbu karang (blue coral) yang terjadi di kawasan Gili Trawangan. Data Balai Kawasan Konservasi Nasional (BKKN) Kupang pada Kementerian Kelautan Perikanan, kata dia, mencatatkan kerusakan terumbu karang mencapai panjang 1,6 kilometer dan lebar 200 meter. (era)
