Mataram (Suara NTB) – Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB, H. Lalu Wiranata menerjemahkan visi misi besar Gubernur NTB, Dr. H. Lalu. Muhamad Iqbal “NTB Makmur Mendunia” sebagai kompas untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam daerah, dan memenuhi standar pasar global.
Lalu Wiranata yang belum lama ini dilantik sebagai Kepala Dinas Perindag Provinsi NTB menegaskan, arah pembangunan ekonomi NTB ke depan tidak lagi bertumpu pada penjualan bahan mentah keluar daerah, seperti yang terjadi selama ini, melainkan mendorong pengolahan produk di dalam daerah agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat, agar manfaat dan efek ekonomi yang terjadi juga jauh lebih besar.
Menurutnya, strategi tersebut menjadi salah satu fokus utama pemerintah provinsi setelah melihat besarnya potensi NTB di sektor pertanian, perikanan, kelautan, hingga perkebunan yang selama ini belum dinikmati secara optimal oleh daerah.
“Pesan besar yang saya tangkap dari arahan gubernur adalah jangan lagi ada bahan mentah yang dijual keluar. Semua harus diproses di NTB supaya nilai tambahnya tinggal di daerah, tenaga kerja kita terserap, dan masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi lebih besar,” ujar Wiranata, Senin (25/5).
Ia mencontohkan sektor pertanian yang selama ini menjadi penyumbang terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB dengan kontribusi di atas 20 persen. Namun ironisnya, banyak komoditas unggulan justru dijual dalam bentuk mentah ke luar daerah.
“NTB ini lumbung padi, tetapi yang keluar justru gabah. Akhirnya masyarakat kita membeli beras dengan harga mahal karena proses penggilingan dan pengemasannya dilakukan di luar daerah,” katanya.
Karena itu, Pemprov NTB kini tengah menjajaki kerja sama dengan sejumlah investor untuk membangun industri pengolahan beras, jagung, hingga garam di NTB.
Untuk komoditas beras, kata Wiranata, pemerintah tengah bernegosiasi dengan investor asal Kediri, Jawa Timur, guna membangun industri pengolahan gabah menjadi beras kemasan, termasuk beras organik.
“Nanti yang keluar dari NTB bukan lagi gabah, tetapi beras kemasan yang siap jual. Itu yang sedang kita dorong,” ujarnya.
Selain sektor pertanian, hilirisasi juga diarahkan pada sektor perikanan, khususnya komoditas udang vaname yang produksinya di NTB sangat besar.
Wiranata menyebut produksi udang NTB mencapai hampir 200 ribu ton per tahun. Namun selama ini sebagian besar hasil panen langsung dikirim mentah ke Surabaya, Bali, dan daerah lain untuk diproses.
“Padahal minimal dipotong kepala udangnya saja di NTB, kita sudah mendapatkan nilai tambah dan membuka lapangan kerja baru,” katanya.
Menurutnya, Pemprov NTB kini sedang melakukan negosiasi dengan sejumlah investor dari Malaysia dan dalam negeri untuk membangun pabrik pengolahan udang di Sumbawa dan Lombok Timur.
“Kalau pabriknya ada di sini, maka tenaga kerja kita terserap dan nilai tambah ekonominya juga tinggal di NTB,” ujarnya.
Tak hanya itu, hilirisasi juga mulai diarahkan pada komoditas garam dan tembakau. Untuk tembakau, Wiranata menyebut regulasi pendukung sebenarnya sudah tersedia, termasuk aturan yang mewajibkan hasil tembakau diproses terlebih dahulu sebelum dibeli industri besar.
“Ke depan pabrik hanya boleh membeli tembakau yang sudah diproses dan dikemas. Jadi tidak lagi membeli dalam bentuk mentah,” katanya.
Di sektor perkebunan, NTB juga mulai dilirik investor asing, khususnya untuk pengembangan kelapa genjah. Investor asal Malaysia disebut tertarik menanamkan modal dengan skema perkebunan terintegrasi lengkap dengan industri pengolahannya.
Investor tersebut bahkan meminta lahan minimal 1.000 hektare untuk pengembangan kelapa yang nantinya diolah menjadi berbagai produk turunan seperti santan, crude palm oil (CPO) kelapa, hingga kopra.
“Mereka ingin semua bagian kelapa diproses. Jadi bukan hanya buahnya, tetapi seluruh turunannya memiliki nilai ekonomi,” ujarnya.
Meski masih dalam tahap penjajakan, Pemprov NTB optimistis peluang investasi tersebut dapat terealisasi karena sejumlah kepala daerah di NTB telah menyatakan kesiapan menyediakan lahan.
Selain hilirisasi industri besar, Disperindag NTB juga fokus memperkuat sektor industri kecil dan menengah (IKM) melalui pengembangan produk berbasis indikasi geografis (IG).
Saat ini terdapat enam produk unggulan NTB yang sedang didorong memperoleh sertifikat indikasi geografis, di antaranya gerabah Banyumulek, kerajinan perak, wastra tenun, dan sejumlah produk kriya lainnya.
“Gerabah Banyumulek sudah mendapatkan IG. Tinggal lima produk lagi yang sedang kita proses bersama Kementerian Hukum,” kata Wiranata.
Menurutnya, penguatan identitas produk lokal menjadi bagian penting dalam strategi “NTB Makmur Mendunia”, karena produk-produk NTB harus memiliki daya saing dan ciri khas yang kuat di pasar nasional maupun internasional.
Di sisi perdagangan, Pemprov NTB juga mulai membuka peluang ekspor langsung dari NTB ke negara tujuan, salah satunya Timor Leste. “Kita ingin nanti produk NTB bisa langsung ekspor dari sini, bukan lewat daerah lain,” ujarnya.
Wiranata menegaskan visi “NTB Makmur Mendunia” bukan sekadar slogan, tetapi diarahkan untuk membangun kemandirian ekonomi daerah berbasis industrialisasi dan pengolahan hasil unggulan lokal.
“Kalau selama ini daerah lain menikmati nilai tambah dari komoditas kita, ke depan NTB harus menjadi pusat produksinya sendiri. Itu inti dari makmur mendunia,” tandasnya.
Karena itu, sejak dilantik, Wiranata telah melakukan penataan kembali birokrasinya, pasca penggabungan kembali OPD Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan menjadi satu OPD yang kini dipimpinnya, agar satu frekuensi mewujudkan visi misi besar, NTB Makmur Mendunia.(bul)
