Sumbawa Besar (Suara NTB) – Pemkab Sumbawa memastikan mulai membayar iuran terhadap 26.662 pekerja rentan. Anggaran yang disiapkan sekitar Rp5,1 miliar untuk pembayaran hingga akhir tahun 2026.
“Saat ini kami masih dalam proses pencairan premi asuransinya dan akan kita bayarkan selama lima bulan tahap pertama. Selanjutnya, kita akan bayar setiap bulan nanti,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans), H. Khaeruddin, kepada Suara NTB, Senin (25/5).
Perlindungan terhadap pekerja rentan tersebut, dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk melindungi masyarakatnya, sehingga mereka yang bekerja di sektor informal merasa aman saat bekerja baik itu sektor pertanian, nelayan dan buruh.
“Alhamdulillah di tahun kemarin total biaya yang ditanggung BPJS Ketenagakerjaan baik yang mengalami kecelakaan dan meninggal dunia mencapai angka Rp12 miliar yang dapet asuransi,” ucapnya.
Para penerima manfaat tersebut, pemerintah tetap melakukan verifikasi untuk memastikan layak mendapatkan program. Bahkan, pihaknya juga akan melakukan kunjungan lapangan untuk memastikan kondisi para penerima bantuan perlindungan itu.
Selain itu lanjutnya, upaya perlindungan pekerja informal ini juga menjadi pelecut bagi pemberi upah (perusahaan,red) untuk bisa memberikan jaminan terhadap karyawannya. Pemerintah juga akan tetap melakukan evaluasi secara berkala dalam pelaksanaan nantinya untuk memastikan mereka melaksanakan kewajibannya.
“Tetap akan kita evaluasi secara berkala terhadap badan usaha yang memang sebagai pemberi upah hatus melindungi semua tenaga kerja yang dimiliki,” ujarnya.
Pemerintah pun menargetkan dalam lima tahun kedepan sebanyak 56.000 pekerja rentan sebagai penerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu dilakukan pemerintah untuk mengejar target Universal Coverage Jamsostek (UCJ) yang ditetapkan pemerintah.
“Kita targetkan minimal dalam dalam beberapa tahun kedepan untuk program UCJ bisa tercapai sehingga pekerja rentan bisa mendapatkan haknya,” tukasnya. (ils)
