Selong (Suara NTB) – Seluruh desa di Lombok Timur (Lotim) diminta aktif melakukan pendataan warganya yang menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Hal ini disarankan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lotim, H. Suroto.
Suroto menjelaskan pendataan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri sangat penting, khususnya yang ada di kawasan Timur Tengah yang diketahui saat ini masih dalam situasi konflik. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan akurasi data dan perlindungan yang optimal bagi para pekerja migran.
Kadisnaker Lotim ini menjelaskan pendataan yang akurat adalah kunci utama untuk mengetahui jumlah pasti warga di perantauan. Namun, upaya ini diakui tidaklah mudah.
“Tantangan terbesar adalah mobilitas mereka yang tinggi. Banyak warga yang sering berpindah-pindah tempat, dan setelah pulang ke tanah air, tidak melaporkan diri. Ini yang membuat data kita seringkali tidak sinkron,” ujar H. Suroto menjawab Suara NTB dalam keterangannya belum lama ini.
Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah akan menerapkan strategi pendataan dari tingkat paling bawah. Seluruh desa diminta proaktif mendata warganya yang bekerja di luar negeri.
“Rencananya, setiap desa akan dilibatkan. Mereka akan mendata hingga level RT, termasuk mencatat kepala desa, perangkat, hingga keluarga yang ditinggalkan. Dengan pendekatan kewilayahan ini, target kita adalah data yang lebih valid dan akurat,” jelasnya.
Suroto menegaskan pentingnya kolaborasi lintas instansi. Jika terjadi permasalahan atau keadaan darurat yang menimpa warga, pihak daerah tidak akan bekerja sendiri.
“Kami akan segera berkoordinasi dengan instansi pusat, khususnya Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Kementerian PMI) atau instansi terkait lainnya. Penanganan masalah WNI di luar negeri tidak bisa dilakukan sendiri, perlu ada sinergi,” tegasnya. Dengan strategi pendataan berbasis desa dan koordinasi pusat-daerah yang solid, diharapkan tidak ada lagi WNI yang terlantar atau tidak terdata, sehingga hak-hak mereka sebagai pekerja migran dapat terpenuhi secara maksimal. (rus)
