DPRD Kota Mataram menekankan pentingnya akurasi pendataan penerima bantuan sosial (bansos) dalam implementasi program digitalisasi bansos yang tengah dijalankan pemerintah. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos., kepada Suara NTB saat menanggapi kesiapan pelaksanaan program transisi penyaluran bansos dari sistem konvensional ke sistem digital.
Menurut Nyayu, proses pendataan masih menjadi tantangan utama karena masih ditemukan masyarakat yang seharusnya masuk dalam kelompok desil bawah, namun tercatat pada kelompok desil yang lebih tinggi. Akibatnya, sejumlah warga yang layak menerima bantuan justru tidak mendapatkan haknya.
“Pendataan memang sangat dibutuhkan karena masih banyak saudara-saudara kita yang seharusnya mendapatkan bantuan, tetapi belum menerima bantuan akibat data yang belum sesuai,” ujarnya melalui sambungan telepon, Minggu (7/6).
Nyayu menilai kader Posyandu dapat dilibatkan untuk membantu proses pendataan karena dinilai lebih memahami kondisi sosial masyarakat di tingkat bawah. Kehadiran kader di lapangan diharapkan dapat membantu pemerintah memperoleh data yang lebih akurat mengenai warga yang benar-benar membutuhkan bantuan.
Terkait pengawasan terhadap pelaksanaan program bansos digital, Dewan akan terus melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial agar proses transisi berjalan optimal dan tidak menimbulkan hambatan bagi masyarakat penerima manfaat.
“Kami tetap melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial supaya program ini bisa berjalan dengan baik. Jangan sampai masyarakat yang membutuhkan bantuan justru tidak mendapatkannya karena tidak mampu mengakses sistem digital,” kata politisi PDI Perjuangan ini.
Selain itu, dewan juga akan melakukan pemantauan langsung di lapangan dan menindaklanjuti laporan masyarakat untuk memastikan bantuan sosial tersalurkan secara tepat sasaran.
Menurut Nyayu, keberhasilan digitalisasi bansos dapat diukur dari tingkat ketepatan sasaran penerima bantuan. Ia berharap sistem baru tersebut mampu meminimalkan kesalahan penyaluran yang selama ini masih terjadi.
“Jangan sampai bantuan diterima oleh pihak yang tidak berhak, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkannya. Dengan digitalisasi ini, kami berharap data penerima menjadi lebih akurat dan bantuan benar-benar tepat sasaran,” ujar anggota dewan dari daerah pemilihan Ampenan ini.
Nyayu juga mengingatkan bahwa Kota Mataram telah ditetapkan sebagai salah satu dari 42 kota percontohan penerapan bansos digital di Indonesia. Karena itu, implementasi program tersebut diharapkan mampu menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan sistem sebelumnya.
“Dengan adanya program digitalisasi ini, harapan kami masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat menerima bantuan sesuai haknya dan tepat sasaran,” pungkasnya. (fit)
