Mataram (Suara NTB) – Sekretaris Daerah Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri menyoroti minimnya kontribusi sektor retribusi untuk mendongkrak pendapatan asli daerah. Sistem penarikan retribusi perlu diubah secara menyeluruh menggunakan digitalisasi atau non tunai. Pola ini dipastikan lebih efektif meningkatkan keuangan daerah. “Saya ingin penarikan retribusi semuanya menggunakan digitalisasi,” terang Sekda ditemui di ruang kerjanya pada, Senin (8/6).
Selama ini penarikan retribusi parkir, pasar, dan persampahan menggunakan sistem manual atau konvensional. Hal ini dinilai belum efektif meskipun sebagian retribusi parkir menggunakan pembayaran non tunai.
Alwan mengatakan, permasalahan lain yang sering ditemukan adalah sumber daya manusia. Juru parkir terkadang enggan mengarahkan pelanggan membayar dengan sistem non tunai.
Jika dibandingkan di kota besar kata Sekda, pengelolaan parkir dilakukan secara profesional. “Kalau kota-kota besar jukirnya sudah dikontrak atau dengan sistem apalah,” ujarnya.
Mantan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Mataram, mengapresiasi inovasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Zulkarwin dalam pengelolaan parkir. Akan tetapi, peningkatan PAD belum terlalu signifikan dari yang diharapkan pemerintah daerah. Meskipun banyak terjadi perubahan serta transaksi pembayaran dari Quick Respon Indonesian Standard (Qris).
Menurutnya, faktor eksternal juga mempengaruhi terutama partisipasi masyarakat yang belum terbiasa membayar non tunai. “Iya, kembali pada SDM kita lagi. Banyak masyarakat yang belum terbiasa membayar non tunai,” jelasnya.
Khusus retribusi pasar dinilai tidak terlalu sulit dibandingkan retribusi parkir. Artinya, pelanggan di pasar telah jelas sasarannya, sehingga membutuhkan konsistensi dan kemauan dari pedagang menggunakan transaksi non tunai. Demikian pula, sistem pembayaran retribusi sampah.
Sekda mengakui pedagang mengeluhkan tidak memiliki telepon pintar atau smartphone. Kendala ini bisa dicarikan solusi oleh petugas pasar. “Kalau di pasar sudah jelas pelanggannya. Tinggal petugas pasar mau saja menerapkan pembayaran digital ini,” ujarnya.
Pihaknya berharap secara bertahap sistem pembayaran retribusi bertransformasi menggunakan transaksi digital. Pola ini menutup ruang terjadinya kebocoran serta mengoptimalkan pendapatan asli daerah.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Zulkarwin mengakui, capaian retribusi parkir sampai bulan Mei masih rendah dari target Rp18 miliar, terealisasi sekitar Rp4,2 miliar.
Salah satu faktor memicu rendahnya capaian, karena tingkat kepatuhan jukir menyetor pendapatan mereka ke kas daerah.
Ia mencontohkan, satu koordinator lapangan (korlap) jukir saja tercatat tujuh jukir kurang setor dan 32 jukir belum menyetor. “Jadi, kita bisa mengecek secara langsung di dasbor. Ini terlihat korlap di Jalan Pemuda,” terangnya.
Pihaknya membangun sistem untuk memantau kinerja korlap. Artinya, korlap yang tidak mampu menagih kurang atau belum bayar jukir akan menjadi bahan evaluasi. Zulkarwin mengakui, tunggakan retribusi masih banyak tercatat dalam sistem, tetapi tunggakan itu pada jukir yang telah diberhentikan.
Pihaknya serba dilematis menghadapi jukir yang kurang dan tidak menyetor retribusi. Mereka terkadang beralasan kebutuhan mendesak dan lain sebagainya. “Kita sudah melakukan pendekatan secara kekeluargaan, humanis, dan tegas. Kadang-kadang ada saja alasan jukir,” ujarnya. (cem)
