Mataram (Suara NTB) – KPU Provinsi NTB terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memberikan pendidikan pemilih bagi pemilih pemula, kelompok rentan, dan kelompok marjinal di NTB. Salah satu yang digandeng yakni Sentra Paramita Mataram.
Jajaran KPU NTB dipimpin oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan SDM, Agus Hilman langsung meninjau Sentra Paramita untuk menjajaki kerja sama dalam memperluas jangkauan pendidikan pemilih kepada kelompok rentan dan marjinal yang menjadi binaan maupun sasaran layanan Kementerian Sosial.
“Kami berharap dapat membangun kerja sama yang konkret dengan Sentra Paramita Mataram guna menghadirkan pendidikan pemilih yang lebih inklusif, menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, serta mendorong terwujudnya demokrasi yang partisipatif di NTB,” ucap Hilman.
Ditegaskan Hilman bahwa semua warga negara memimpin hak yang sama dan setara dalam pemilu, baik hak untuk dipilih dan hak untuk memilih. Karena itu KPU berkomitmen untuk membangun demokrasi yang dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat, tak terkecuali kelompok marginal dan kelompok rentan.
“Jadi pemilu itu milik semua warga negara tanpa kecuali, karena itu kelompok masyarakat marginal dan rentan juga punya hak untuk mendapatkan akses pendidikan pemilih,” jelas Hilman.
Sementara itu Kepala Sentra Paramita Mataram, Arif Rohman Pembangun menjelaskan bahwa Sentra Paramita Mataram merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah koordinasi langsung Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Layanan tersebut mencakup berbagai kelompok sasaran, antara lain anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, kelompok rentan, korban bencana alam maupun sosial, serta kelompok masyarakat lainnya yang membutuhkan dukungan kesejahteraan sosial.
Arif juga menjelaskan bahwa Kementerian Sosial saat ini memiliki fokus layanan terhadap 12 kelompok prioritas yakni fakir miskin, anak rentan, penyandang disabilitas, lansia terlantar, masyarakat berpendapatan rendah, korban bencana, kelompok afirmatif, warga binaan, korban kekerasan, korban NAPZA dan HIV/AIDS, masyarakat bermasalah sosial, serta perempuan rentan.
“Kami menyambut baik silaturahmi ini dan tentu ingin berteman serta berkolaborasi dengan banyak kementerian maupun lembaga lainnya. Termasuk dengan KPU NTB untuk pendidikan pemilih warga binaan,” katanya. (ndi)
