Mataram (Suara NTB) – Rencana investasi hilirisasi ayam terintegrasi senilai Rp1,7 triliun di Provinsi NTB oleh BUMN PT Berdikari terus berproses. Pemerintah Provinsi NTB menegaskan, dua lokasi investasi yakni di Sumbawa dan Bima, sesuai pertimbangan bisnis perusahaan.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB, Muhamad Riadi, di ruang kerjanya, Senin, 15 Juni 2026 menjelaskan, bahwa PT Berdikari bersama tim konsultan dan tenaga teknis telah melakukan survei lapangan ke sejumlah lokasi potensial di Pulau Sumbawa pada bulan lalu.
Menurutnya, kunjungan tersebut mencakup beberapa titik di Kabupaten Sumbawa, Dompu, dan Bima untuk menilai kesiapan lahan, infrastruktur, serta aspek teknis lainnya sebelum menentukan lokasi investasi.
“Tim PT Berdikari bersama konsultan sudah turun langsung melihat sejumlah lokasi di Sumbawa, Dompu, dan Bima. Hasil kajian mereka kemudian menjadi dasar dalam menentukan lokasi yang dinilai paling layak secara bisnis,” ujarnya.
Di Kabupaten Sumbawa, tim meninjau sejumlah kawasan, termasuk Kerato, Kerekeh, Kemoyo, Labangka, dan Tarano. Sementara di Dompu, survei dilakukan di satu titik lokasi. Adapun di Kabupaten Bima, peninjauan mencakup kawasan Tambora, Wera, Madapangga, hingga Kecamatan Donggo.
Riadi menjelaskan, hasil kajian konsultan PT Berdikari merekomendasikan dua lokasi di Kabupaten Bima, yakni lahan milik pemerintah daerah di Kecamatan Donggo seluas sekitar lima hektare dan lahan di Madapangga seluas 8,2 hektare.
PT Berdikari Berkomitmen Bangun Fasilitas Produksi di Dua Wilayah
Meski demikian, rekomendasi tersebut tidak berarti seluruh investasi akan dipusatkan di Bima. Berdasarkan hasil pembahasan terakhir, PT Berdikari tetap berkomitmen membangun fasilitas produksi di dua wilayah.
“Yang perlu diluruskan, proyek ini bukan dipindahkan ke Bima. Komitmen PT Berdikari tetap membangun di Sumbawa dan Bima. Hanya saja, pembagiannya disesuaikan dengan pertimbangan bisnis dan efisiensi distribusi,” tegasnya.
Menurut Riadi, salah satu alasan perusahaan membagi pembangunan fasilitas produksi adalah untuk menekan biaya logistik. Jika seluruh fasilitas pembibitan atau parent stock (PS) dibangun di Sumbawa, maka biaya pengiriman bibit ayam atau day old chick (DOC) ke pasar di Flores (NTT) akan menjadi lebih mahal.
Sebaliknya, keberadaan fasilitas di Bima memungkinkan distribusi DOC ke wilayah Flores dilakukan dengan jarak yang lebih dekat dan biaya yang lebih rendah.
“Pertimbangan mereka murni bisnis. Kalau semua PS dibangun di Sumbawa, biaya transportasi ke Flores cukup tinggi. Kalau ada fasilitas di Bima, distribusi ke Flores lebih dekat sehingga lebih efisien,” jelasnya.
Dengan skema tersebut, produksi dari fasilitas di Sumbawa diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan peternak di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), sedangkan fasilitas di Bima akan melayani kebutuhan wilayah Bima, Dompu, hingga ekspansi pasar ke Flores.
Riadi mengakui hingga saat ini proyek masih berada pada tahap persiapan dokumen dan penyelesaian status lahan. Salah satu isu yang masih dibahas adalah pola kerja sama antara pemerintah daerah dan PT Berdikari.
Dalam pertemuan daring yang difasilitasi Direktorat Hilirisasi beberapa waktu lalu, PT Berdikari menyampaikan keinginan memperoleh Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) milik pemerintah daerah sebagai syarat utama investasi.
Bahas Model Kerja Sama
Sementara itu, Pemerintah Provinsi NTB sebelumnya menawarkan pola joint venture antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT GNE dengan BUMN PT Berdikari.
“Yang masih dibahas sekarang adalah model kerja samanya. Pemprov awalnya mengusulkan kerja sama BUMD dan BUMN, sementara PT Berdikari menginginkan HGB di atas HPL. Ini yang masih kita diskusikan bersama biro hukum dan pimpinan daerah,” katanya.
Ia menjelaskan, apabila skema HGB di atas HPL disetujui, masih terdapat sejumlah tahapan administratif yang harus diselesaikan, mulai dari sertifikasi lahan, perubahan status hak atas tanah, hingga mekanisme kerja sama pemanfaatan aset sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk lahan milik Pemprov NTB di kawasan Serading, Kabupaten Sumbawa, misalnya, proses pengalihan sertifikat dari aset Kementerian Pertanian menjadi aset Pemerintah Provinsi NTB masih berlangsung.
“Lahan harus benar-benar clear and clean terlebih dahulu. Setelah itu baru bisa diproses lebih lanjut sesuai model kerja sama yang disepakati,” ujarnya.
Riadi mengatakan pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap program hilirisasi peternakan tersebut. Bahkan, pembahasan proyek menjadi agenda rutin dalam rapat yang melibatkan kementerian terkait.
Menurutnya, Presiden dan pemerintah pusat menginginkan proyek hilirisasi peternakan segera menunjukkan progres nyata pada tahun ini sebagai bagian dari penguatan industri pangan nasional dan dukungan terhadap program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Arahan pemerintah pusat jelas, tahun ini harus ada progres. Karena itu kami terus menyiapkan berbagai kebutuhan, terutama terkait lahan dan dokumen pendukung,” katanya.
Proyek hilirisasi ayam terintegrasi yang akan dikembangkan PT Berdikari mencakup pembangunan rantai industri peternakan dari hulu hingga hilir. Mulai dari pembibitan, pakan ternak, penggemukan, hingga pengolahan hasil ternak. Total nilai investasi yang disiapkan mencapai sekitar Rp1,7 triliun. Ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan, membuka lapangan kerja baru. Serta mendukung pasokan protein hewani bagi program MBG di NTB dan kawasan Indonesia Timur. (bul)
