Selong (Suara NTB) – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) secara resmi memulai pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 pada Rabu (17/6/2026). Untuk memberikan contoh langsung kepada masyarakat, Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menjadi orang pertama yang didatangi oleh petugas Penanggung Jawab Lapangan (PPL) di Pendopo Bupati.
Proses pendataan tersebut didampingi langsung oleh Kepala BPS Lombok Timur, Sri Endah Wardanti. Usai menjalani pendataan, Bupati Haerul Warisin mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan informasi yang jujur dan apa adanya kepada petugas sensus.
“Berikan data yang benar, data apa adanya. Jangan disembunyikan, jangan juga diadakan. Data yang disajikan masyarakat akan digunakan sebagai prioritas pembangunan kita ke depan. Kalau datanya salah, salah juga program kita,” tegas Bupati Lotim.
Ia menambahkan, cakupan sensus kali ini sangat luas karena menggabungkan tiga sensus sekaligus, termasuk sektor pertanian. Oleh karena itu, Bupati meminta masyarakat untuk bersabar dalam menjawab pertanyaan petugas yang cukup mendetail.
“Saya berharap masyarakat memberikan data yang valid pada petugas agar data yang dihasilkan juga berkualitas,” harapnya.
BPS Pastikan Data Tidak Terkait Pajak
Kepala BPS Lombok Timur, Sri Endah Wardanti, mengapresiasi keterbukaan Bupati yang bersedia menjadi role model bagi warga. Ia menegaskan partisipasi aktif kepala daerah ini diharapkan mampu mengikis keraguan masyarakat terhadap kedatangan petugas sensus.
Sri Endah juga meluruskan kekhawatiran yang kerap muncul di tengah masyarakat mengenai keterkaitan sensus dengan sektor perpajakan.
“Kegiatan Sensus Ekonomi 2026 ini tidak ada kaitannya dengan pajak. Tadi semua sudah melihat Bupati memberikan semua keterangan. Jadi tidak perlu khawatir, petugas kami menjaga kerahasiaan data dan tidak akan menyebarluaskannya,” ujar Sri Endah.
Untuk menyukseskan agenda besar ini, BPS Lombok Timur mengerahkan sebanyak 1.336 petugas yang telah dilatih secara profesional. Sensus Ekonomi 2026 di Lombok Timur menyasar semua sektor tanpa kecuali, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga usaha besar, baik di sektor pertanian maupun non-pertanian.
Setelah pencacahan, akan dilakukan penempelan stiker berbasis bangunan, bukan berbasis keluarga. Satu stiker akan mencatat jumlah keluarga dan usaha yang ada di dalam bangunan tersebut untuk menghindari risiko lewat cacah (terlewat) atau double cacah (terdata ganda).
Selain usaha, sensus ekonomi ini juga mendata ekonomi keluarga terbaru. Hasil analisisnya nanti akan sangat krusial dalam menentukan ketepatan sasaran arah kebijakan pemerintah. (rus)
