Tanjung (Suara NTB) – Capaian predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 kali yang diraih Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) dari BPK RI Perwakilan NTB mendapat apresiasi dari Fraksi di DPRD KLU. Kendati demikian, prestasi tersebut diingatkan agar linier dengan kualitas belanja yang berdampak langsung ke masyarakat.
Sekretaris Fraksi Golkar DPRD KLU, M. Indra Darmaji Asmar, ST., Jumat (19/6) mengungkapkan, Opini WTP yang dikeluarkan BPK RI merupakan predikat atau opini audit tertinggi dari lembaga terkait. Predikat ini juga bermakna, pelaksanaan tata kelola dan penyusunan laporan keuangan telah disajikan secara wajar, transparan, serta mematuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
Ia menegaskan, pencapaian Opini WTP setiap tahun tentu diharapkan diraih secara konsisten oleh eksekutif. Mengingat pengelolaan anggaran daerah seharusnya dilakukan secara transparan, akuntabel dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Lebih penting lagi, prestasi WTP harus dibarengi dengan peningkatan kualitas belanja yang langsung menyentuh masyarakat, bukan sekadar tertib administratif,” tegas Darmaji.
Pihaknya juga mendorong, penurunan kemiskinan, pengangguran dapat diikuti oleh kualitas pembinaan kepada kelompok-kelompok masyarakat rentan. Terlebih belakangan ini, dinamika ekonomi nasional akibat pergerakan harga BBM, inflasi harga sembako, akan sangat mempengaruhi pendapatan masyarakat menengah ke bawah.
Ia menyampaikan, Fraksi Golkar sebelumnya sudah meminta penjelasan lebih rinci mengenai efektivitas program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat. Terutama bagi warga di pelosok-pelosok yang belum tersentuh pembangunan infrastruktur dasar secara maksimal.
“Kami juga mendorong pemerintah daerah untuk terus memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan BUMD, PDAM dan PT Tata Tunaq Berkah. Perusahaan milik daerah ini harus mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat,” tandasnya.
Sementara, Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., menyatakan kualitas belanja daerah terus didorong untuk memperkuat peningkatan kualitas ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Implementasi anggaran secara efektif diarahkan untuk menurunkan angka kemiskinan, mengurangi pengangguran, memperkuat UMKM, hingga peningkatan kualitas sektor pendidikan, kesehatan maupun pelayanan dasar lainnya.
“Pemerintah daerah memandang bahwa efektivitas anggaran tidak hanya diukur dari penyerapan nominal, melainkan dari dampak nyata (outcome) dalam mengatasi persoalan-persoalan dasar masyarakat,” kata Bupati.
Ia melanjutkan, alokasi anggaran daerah telah dirancang untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran. Hal ini terlihat dari pendekatan program yang telah dilakukan. Misalnya, meningkatkan kualitas SDM untuk menambah produktivitas masyarakat maupun penyerapan dunia kerja, peningkatan sarana prasarana pelatihan kerja. Sementara, pendekatan untuk menekan angka kemiskinan dilakukan melalui intervensi subsidi bunga pinjaman untuk memperkuat akses usaha bagi UMKM. (ari)
