Mataram (Suara NTB) – Penanganan kasus rabies di Pulau Sumbawa, NTB menghadapi tantangan serius akibat keterbatasan anggaran, terutama dalam penyediaan dan distribusi vaksin.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Nakeswan) NTB, Muhamad Riadi, mengungkapkan bahwa estimasi populasi anjing di NTB saat ini mencapai sekitar 200 ribu ekor.
Populasi ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kompleksitas pengendalian rabies di daerah, terutama di wilayah yang masih ditemukan kasus seperti di Pulau Sumbawa.
“Rabies itu memang terkait populasi,” kata Riadi.
Ia menjelaskan, kasus rabies masih ditemukan di Pulau Sumbawa, sementara Pulau Lombok hingga saat ini masih berstatus bebas rabies. Meski demikian, beberapa kasus gigitan anjing di Lombok tetap menjadi perhatian dan harus ditangani secara ketat untuk memastikan tidak berkembang menjadi kasus positif rabies.
Ia mencontohkan sejumlah kejadian gigitan di beberapa wilayah Lombok, sempat menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Namun, kasus tersebut ditegaskan, tidak terbukti sebagai rabies, melainkan akibat luka gigitan yang terlambat ditangani.
“Untuk Lombok belum ditemukan rabies. Masih kita nyatakan bebas rabies,” jelasnya.
Salah satu tantangan di lapangan, lanjut Riadi, adalah pelacakan hewan yang diduga menjadi sumber gigitan. Dalam beberapa kasus, anjing yang terlibat tidak segera ditemukan, sehingga proses pengujian laboratorium menjadi terhambat.
Padahal, untuk memastikan status rabies, sampel otak hewan harus diperiksa di laboratorium rujukan. Keterlambatan menemukan hewan tersebut membuat proses konfirmasi menjadi lebih sulit.
“Kalau anjingnya tidak ditemukan, kita tidak bisa kirim sampel ke laboratorium untuk memastikan apakah rabies atau bukan,” katanya.
ebih jauh, Riadi menyoroti keterbatasan anggaran yang berdampak langsung pada pengadaan vaksin rabies. Ia menyebut dukungan vaksin dari pemerintah pusat saat ini sangat terbatas, sehingga daerah harus mengandalkan anggaran sendiri, dari APBD.
Kondisi ini membuat distribusi vaksin di kabupaten/kota harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing. Pemerintah provinsi hanya memfasilitasi pengajuan dari daerah, sementara pelaksanaan dan pembiayaan operasional banyak bergantung pada daerah.
Riadi menjelaskan, mekanisme distribusi vaksin saat ini sangat bergantung pada tingkat serapan dan kesiapan daerah. Jika serapan rendah, alokasi dapat dialihkan ke daerah lain yang lebih siap.
“Kalau ada daerah yang progresnya rendah, bisa digeser ke wilayah lain. Jadi kita dorong daerah untuk mempercepat vaksinasi supaya alokasi tidak berkurang,” jelasnya.
Menurutnya, kondisi ini berbeda dengan sebelumnya, ketika alokasi vaksin ditentukan sejak awal tahun. Saat ini, distribusi lebih fleksibel namun juga menuntut kesiapan daerah dalam hal operasional dan pelaksanaan vaksinasi.
Selain rabies, keterbatasan anggaran juga dirasakan pada penanganan penyakit hewan lain seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Menurut Riadi, jumlah vaksin yang tersedia mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga cakupan vaksinasi menjadi lebih terbatas.
“Dulu alokasinya lebih besar. Sekarang sangat terbatas, jadi kita harus menyesuaikan prioritas,” ujarnya. (bul)
