Selong (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim) mendapat pendampingan dari Bank Dunia dalam upaya percepatan penurunan prevalensi stunting. Hal ini menyusul pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) program pendampingan yang digelar di Ruang Rapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Rabu (24/6/2026).
Tim monitoring yang hadir terdiri dari perwakilan Bank Dunia, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kesehatan (Kemkes), dan Poltekes Mataram. Lombok Timur terpilih sebagai salah satu dari lima kabupaten/kota di Indonesia yang mendapat program pendampingan ini, bersama Bandung Barat, Lebak, Mamuju, dan Landak.
Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), mengungkapkan, berdasarkan data per Desember 2025, prevalensi stunting di wilayahnya mencapai 22,39 persen. Bahkan pada Januari 2026, muncul kasus baru sebesar 0,8 persen atau 545 kasus.
“Angka ini masih menjadi yang tertinggi di antara sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat,” ujar Edwin di hadapan tim monitoring.
Ia mengakui berbagai tantangan masih dihadapi, terutama terkait data yang belum terintegrasi. Namun demikian, ia menegaskan, momen monitoring ini menjadi momentum penting bagi Pemda Lombok Timur untuk memperdalam strategi penurunan stunting.
Pemda Lombok Timur telah meluncurkan berbagai langkah inovatif untuk menekan angka stunting. Salah satunya adalah gerakan Jubir Genting atau Jumat Berkah Stunting yang rutin dilaksanakan di kantor-kantor desa setiap hari Jumat.
“Sejak awal diluncurkan, program ini secara aktif melibatkan para penyuluh agama untuk menyelipkan pesan edukasi mengenai stunting dan bahaya perkawinan usia anak di dalam khotbah mereka,” jelas Wakil Bupati.
Intervensi di sektor hulu juga diperluas dengan merangkul para pembuat konten (content creator), pegiat seni rupa, serta komunitas musik untuk mengampanyekan gerakan “Stop Perkawinan Anak dan Cegah Stunting”. Pemerintah daerah juga menggandeng pondok pesantren dalam upaya pencegahan perkawinan anak.
Berdasarkan analisis pola sebaran dari tahun 2024 hingga 2026, ditemukan karakteristik kasus yang serupa. Data menunjukkan bahwa setelah anak berusia 6 bulan, grafik kecenderungan stunting mengalami peningkatan, namun kemudian berangsur turun setelah melewati usia 2,5 tahun.
Perwakilan Kemendagri, Iin Afriana, menyampaikan bahwa strategi pencegahan dan percepatan penurunan stunting saat ini telah menjadi isu strategis nasional. Target nasional penurunan stunting tahun 2029 sebesar 14,2 persen dan tahun 2045 sebesar 5 persen tidak akan tercapai tanpa perencanaan yang kuat serta konvergensi lintas sektor yang solid.
Melalui pertemuan tersebut, tim berhasil menginventarisasi sejumlah aspek strategis, meliputi tata kelola pembiayaan, konvergensi program di tingkat desa, hingga pemetaan Sumber Daya Manusia (SDM).
Secara teknis, program pendampingan ini berfokus pada pemanfaatan aplikasi digital yang mengintegrasikan berbagai sumber data. Sistem data yang terintegrasi saat ini dirancang untuk mengunci desa atau kelurahan spesifik yang menjadi titik lokus utama, sehingga intervensi di lapangan menjadi lebih fokus, efisien, dan tepat sasaran.
Wakil Bupati juga memberikan atensi khusus terhadap keberadaan para operator. Ia berharap ke depannya para operator dapat diberikan Surat Keputusan (SK) Bupati agar memiliki dasar hukum yang kuat dan keterikatan formal dalam menjalankan tugasnya. (rus)
