Di bagian utara desa yang dikelilingi hutan, tersembunyi sebuah dusun yang menyimpan paradoks pembangunan. Alamnya subur, udaranya sejuk, panorama membentang hingga ke kota, namun akses menuju kehidupan yang lebih baik masih harus melewati jalan sempit dan terjal. Itulah potret Dusun Malaka, Desa Mekarsari Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat yang masuk kawasan Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T).
DESA Mekarsari dengan total Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2025 mencapai Rp1,94 miliar yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp1,058 miliar, Alokasi Dana Desa Rp806,9 juta serta bagi hasil pajak dan retribusi daerah Rp73 juta, desa ini sejatinya memiliki modal fiskal untuk terus bergerak membangun. Namun tantangan geografis yang dihadapi membuat proses pembangunan membutuhkan intervensi yang lebih besar dan terintegrasi.
Di desa dengan jumlah penduduk mencapai 4.887 jiwa tersebut, masih terdapat 379 warga yang masuk kategori miskin ekstrem yang tersebar dalam 145 kepala keluarga. Angka itu menjadi pengingat bahwa kemiskinan di kawasan perbukitan tidak semata persoalan pendapatan, tetapi juga berkaitan erat dengan akses terhadap infrastruktur, pasar, pendidikan, dan layanan dasar lainnya.
Perjalanan menuju Dusun Malaka di Desa Mekarsari menjadi gambaran nyata tantangan tersebut. Rombongan yang berkunjung ke dusun itu harus menggunakan sepeda motor, karena jalan yang ada hanya cukup dilalui satu kendaraan roda dua. Ketika dua pengendara berpapasan, salah satu harus berhenti dan mengalah agar perjalanan dapat berlanjut.
Jalan menanjak dengan kontur curam membelah kawasan hutan yang masih hijau dan terjaga. Namun di balik keterisolasian itu, Dusun Malaka menyimpan potensi besar.
Dari ketinggian dusun tersebut, hamparan wilayah Kota Mataram dan sebagian Lombok Barat terlihat jelas. Suasana sejuk terasa sepanjang hari berkat rapatnya vegetasi yang tumbuh di sekitar kawasan.
Pohon durian, aren atau nira, serta berbagai tanaman hutan rakyat menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat. Sebagian besar warga menggantungkan ekonomi keluarga dari hasil kebun dan hasil hutan bukan kayu.
Potensi tersebut menjadikan Mekarsari memiliki peluang besar berkembang menjadi desa wisata berbasis alam sekaligus kawasan agroforestri yang menggabungkan konservasi hutan dengan aktivitas ekonomi masyarakat.
Dengan panorama alam yang masih asri, hasil perkebunan khas pegunungan, serta budaya masyarakat yang masih terjaga, desa ini sesungguhnya memiliki modal untuk tumbuh menjadi destinasi wisata berbasis komunitas.
Namun potensi sebesar apa pun akan sulit berkembang tanpa dukungan aksesibilitas yang memadai.
Kunjungan Pertama Desa Berdaya
Dusun Malaka menjadi lokasi kunjungan perdana program Desa Berdaya yang dilakukan Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal, Kamis, 25 Juni 2026. Kunjungan tersebut turut didampingi oleh Kepala Staf Korem 162 Wira Bhakti Kol. Inf. I Made Alit Yudana, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil NTB H. Lalu Hamdi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Didik Mahmud Gunawan Hadi, Kepala Biro Umum dan Administrasi Pimpinan Setda NTB Yus Harudian Putra, Ketua Baznas NTB H. Lalu Muhammad Iqbal dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB.
Tidak hanya itu, Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini berkesempatan mendampingi Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal melakukan gotong royong membangun rumah layak huni bagi warga. Termasuk membersihkan sampah plastik yang dibuang warga.
Bagi Pemerintah Provinsi NTB, kunjungan lapangan tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan upaya untuk melihat langsung kondisi riil masyarakat agar intervensi yang dilakukan benar-benar sesuai Kebutuhan.
“Melalui kunjungan seperti ini kita tahu kondisi yang sebenarnya. Sehingga ada saja tambahan program yang harus kita lakukan untuk memastikan seluruh ekosistem pemberdayaan ekonomi yang kita harapkan bisa selesai,” ujar Miq Iqbal – sapaan akrab mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki ini.
Program Desa Berdaya sendiri merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi NTB yang dirancang untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem melalui bantuan modal usaha, pendampingan ekonomi keluarga, serta intervensi sosial yang terintegrasi.
Di Desa Mekarsari, program tersebut telah menjangkau 115 kepala keluarga miskin ekstrem yang masing-masing memperoleh bantuan modal usaha sebesar Rp7 juta.
Selain itu, sebanyak 19 kepala keluarga menerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH). Dengan demikian, total penerima manfaat langsung program Desa Berdaya di Mekarsari mencapai 134 kepala keluarga.
Salah satu yang dikunjungi langsung oleh gubernur adalah pasangan lanjut usia Maas dan Maskiah yang berusia sekitar 70 tahun. Pasangan tersebut menerima bantuan bedah rumah sekaligus bantuan modal usaha.
Kunjungan itu menjadi simbol bahwa program yang dijalankan pemerintah tidak berhenti pada penyaluran bantuan administratif, melainkan memastikan bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang paling membutuhkan.
“Ini bukan janji. Kita sudah turun dan programnya sudah berjalan. Salah satunya Desa Berdaya, di mana 115 KK langsung mendapatkan dukungan modal dan pendampingan agar setiap keluarga memiliki sumber penghasilan,” tegas Miq Iqbal.
Namun kunjungan tersebut juga membuka fakta bahwa persoalan terbesar Mekarsari bukan sekadar kemiskinan, melainkan keterisolasian.
Jalan menuju desa, khususnya ke Dusun Malaka, masih dalam kondisi rusak, sempit, dan sulit dilalui kendaraan.
Untuk mencapai SDN 4 Mekarsari, warga harus melewati ruas jalan yang terjal dan mengalami kerusakan cukup berat. Kondisi ini berdampak pada hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat.
Distribusi hasil pertanian menjadi lebih mahal, akses pendidikan anak-anak menjadi lebih sulit, pelayanan kesehatan membutuhkan waktu lebih panjang, sementara berbagai program pemerintah tidak dapat berjalan secara optimal.
“Jalan di Mekarsari, terutama menuju Dusun Malaka, memang menjadi salah satu kendala utama. Karena itu, salah satu intervensi yang perlu kita selesaikan adalah akses jalannya,” ujarnya di hadapan warga.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan tidak dapat diselesaikan hanya melalui bantuan modal usaha.
Pemberdayaan ekonomi memerlukan ekosistem yang utuh, mulai dari akses jalan, jaringan pemasaran, pendampingan usaha hingga konektivitas dengan pusat-pusat ekonomi.
Modal usaha Rp7 juta akan sulit berkembang apabila biaya mengangkut hasil panen ke pasar lebih mahal dibandingkan keuntungan yang diperoleh petani.
Dalam hal ini, ujarnya, Pemerintah Provinsi NTB menegaskan persoalan jalan menuju Mekarsari tidak akan dibiarkan menjadi masalah berkepanjangan.
Pendekatan kolaboratif dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, hingga berbagai sumber pembiayaan akan ditempuh agar persoalan tersebut dapat segera ditangani.
“Yang jelas ini akan kita keroyok bersama-sama sampai selesai. Kita carikan sumber pendanaan yang memungkinkan agar persoalan jalan ini bisa segera ditangani,” tegasnya.
Bagi masyarakat Mekarsari, jalan bukan sekadar infrastruktur fisik. Jalan adalah akses menuju sekolah, pasar, layanan kesehatan, sekaligus pintu keluar dari kemiskinan ekstrem yang selama ini membelenggu sebagian warga.
Sebab di desa yang dikelilingi hutan dan memiliki panorama menawan itu, harapan sebenarnya sudah tumbuh bersama pohon-pohon durian dan aren di lereng perbukitan. Yang mereka tunggu hanyalah jalan agar harapan tersebut dapat sampai ke tujuan. (ham)
