Giri Menang (Suara NTB) – Wakil Bupati Lombok Barat (Lobar), Hj. Nurul Adha meresponS kritik dan keluhan baik dari DPRD Lobar maupun warga yang merasa ribetnya pengurusan program kesehatan Universal Health Coverage (UHC). Wabup memastikan Pemkab tidak mungkin mempersulit warga, tetapi perlu prinsip kehati-hatian dalam proses pengurusan pengaktifan UHC yang dilakukan Dinas Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dikes P2KB).
Hal ini untuk memastikan anggaran UHC ini tepat sasaran. Menurut UNA, masukan DPRD itu baik untuk pembenahan pelayanan. Hanya saja Wabup menjelaskan kondisi dihadapi Pemkab Lobar saat ini dengan data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) pusat yang masih dalam proses verifikasi dan validasi (Verval). Bahkan terdapat sekitar 65 ribu penerima PBI JKN kategori Masyarakat miskin Desil 3-5 yang harusnya masih menerima bantuan justru dinonaktifkan oleh pemerintah pusat.
Sementara kondisi anggaran UHC Lobar sebesar Rp65 miliar saat ini diperuntukan untuk masyarakatkan miskin kategori Desil 6 sampai 8.
“Karena pembiayaannya untuk Desil 1-5 dibiayai dari PBI JKN pemerintah pusat, dan Desil 6-8 dibiayai dari UHC. Tapi sekarang banyak yang kepesertaannya dikeluarkan dari pusat karena dianggap sudah keluar dari Desil 5,” terang Nurul saat dikonfirmasi awak media, Kamis (25/6/2026).
Capaian Pemkab Lobar menekan angka kemiskinan di daerah dinilai juga mempengaruhi banyaknya angka penerima bantuan yang dikeluarkan pusat. Sayangnya, beberapa kepesertaan itu masih dalam status miskin kategori Desil 3-5. Pemda sudah meminta Dinas Sosial untuk memperbarui data memastikan kondisi itu, agar bisa diusulkan untuk pengaktifan kembali.
“Anggaran UHC kita Rp65 miliar, kalau semua mau dimasukkan aktif di UHC, belum tentu bisa mencukupi. Sehingga ketika ada yang sakit harus diverval dulu datanya, baru bisa diaktifkan untuk UHC,” jelasnya.
Pemkab mendorong verpal data Desil 1-5, agar anggaran UHC itu tidak jebol dan diperuntukan tepat sasaran. Sebab untuk kategori itu ditanggung pembiayaannya dari dana pusat.
Sedangkan untuk UHC APBD Lobar meng-kover Desil 6-8. Sehingga tidak terjadi dobel anggaran yang dianggarkan Pemkab Lobar. “Saya kira masuk-masukan dari teman-teman dewan, pasti baik, tujuannya untuk kepentingan masyarakat Lobar. Kita juga sama niatnya, di eksekutif juga sedang membenahi. Di mana sejuah ini untuk kategori Desil 1-2 sudah tuntas dilakukan oleh pusat,” ujarnya.
Prosedur pengurusan UHC yang dilakukan dinas untuk memverifikasi pasien tersebut masih dalam penerima PBI JKN atau sudah keluar. Agar anggaran UHC tepat sasaran, dan tidak ada dobel anggaran dikeluarkan Pemkab Lobar. Wabup mengatakan langkah inisiatif Bupati Lobar mengelar Rapat Koordinasi dengan Kepala Desa juga bagian memberikan pemahaman informasi tersebut. Bahkan Bupati tetap menyampaikan pentingnya update data kemiskinan untuk mempermudah proses pelayanan.
“Kalau kita sudah punya data yang satu kan gampang, di mana saja sebenarnya, misalnya pengurusannya lewat puskesmas. Kalau datanya sudah selesai perval itu enak kita, gitu. Tapi ini kan yang belum selesai data, sehingga sumber data kita ini yang yang belum. Kalau sudah ada, sebenarnya enak semuanya, tinggal kita koordinasikan dengan sumber data gitu,” pungkasnya. (her)
