Giri Menang (Suara NTB) – Para guru non-ASN di Lombok Barat (Lobar) belum juga lega, kendati kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lobar batal memberhentikan mereka. Pasalnya, status mereka tidak kunjung ada kepastian lantaran Nomor Induk Pegawai (NIP) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu belum ada.
Guru SDN 1 Sedau, Mira Budiartika mengatakan, para honorer guru belum mendapatkan solusi konkret terkait bagiamana nasib dan status mereka. Mereka pun kompak berencana urunan mengumpulkan uang untuk biaya berangkat ke kementerian di Jakarta. “Teman-teman rela berkorban, mengumpulkan iuran biaya kami pergi ke Kementerian, karena di sini kan seperti dijelaskan (dalam pertemuan dengan DPRD Lobar) tidak ada hasil, dan penentunya di pusat,” katanya, Senin (29/6/2026).
Mira mengatakan, nanti bisa saja perwakilan satu atau dua orang honorer guru yang bisa berangkat ke kementerian. Dengan begitu, mereka bisa langsung mendapatkan solusi dari kementerian sebagai pihak yang berwenang dalam penentuan NIP. Pihaknya berharap agar diajak dan dibiayai DPRD Lobar jika ada agenda konsultasi ke kementerian di Jakarta.
“Mudah-mudahan pak Dewan mengajak kami, salah satu atau dua orang perwakilan agar jelas masalahnya,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan yang mencuat justru mereka dianggap salah input data pemberkasan, padahal bukan dari kesalahan para guru. Ia merasa belum puas dengan hasil pertemuan dengan DPRD dan OPD pada Senin (29/6), karena status mereka belum pasti. Ia bersama guru lain selama enam bulan telah menunggu kepastian status NIP ini.
Ia pun sangat sedih ketika kabar tidak keluar NIP. Terlebih mereka khawatir nantinya ada aturan baru justru menyebabkan mereka tersingkir lagi. (her)
