Mataram (Suara NTB) – Kekeringan dan keterbatasan ketersediaan air untuk pertanian diprediksi dapat berlangsung hingga 2027 dan berpotensi mengganggu stabilitas pangan nasional. Pemprov NTB sendiri telah melakukan sejumlah langkah antisipasi, agar produksi pangan tetap surplus di tengah tantangan iklim.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB, Lalu Mirza, mengatakan pemerintah telah membentuk tim koordinasi di tingkat provinsi yang melibatkan Balai Besar Wilayah Sungai (BWS), Dinas Pertanian Provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta instansi terkait lainnya untuk mengelola sumber daya air selama musim kemarau.
“Kami sudah melaksanakan rapat koordinasi di tingkat provinsi bersama BBWS, Dinas Pertanian provinsi dan kabupaten/kota. Fokusnya adalah mengelola sumber daya air agar dapat dimanfaatkan secara optimal selama musim kemarau,” ujarnya, Selasa, 30 Juni 2026.
Menurut Mirza, langkah pertama yang dilakukan adalah memetakan seluruh daerah berdasarkan tingkat ketersediaan air. Wilayah yang masih memiliki pasokan air memadai tetap diarahkan untuk menanam padi, sementara daerah yang pasokan airnya terbatas diminta melakukan penyesuaian jenis tanaman.
“Daerah yang ketersediaan airnya masih cukup tetap kami arahkan menanam padi. Sedangkan wilayah yang airnya terbatas kami minta melakukan adaptasi komoditas dengan menanam tanaman yang membutuhkan air lebih sedikit,” jelasnya.
Komoditas alternatif tersebut antara lain jagung, kacang-kacangan, hortikultura, termasuk komoditas perkebunan tembakau yang dinilai lebih sesuai dengan kondisi lahan kering pada musim kemarau. Strategi tersebut telah diterapkan di sejumlah wilayah di Pulau Lombok maupun sebagian kawasan di Pulau Sumbawa yang memiliki keterbatasan sumber air.
Mirza menegaskan, hingga saat ini kondisi sektor pertanian NTB masih terkendali. Berdasarkan pemantauan pemerintah, ancaman kekeringan belum mengganggu target produksi pangan daerah.
“Kalau untuk NTB, kondisinya masih tergolong positif. Jadi tidak mengkhawatirkan terhadap target produksi pangan kita,” katanya.
Selain pengaturan pola tanam, pemerintah juga terus mendorong penggunaan varietas tanaman yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim, termasuk benih yang memiliki ketahanan terhadap cekaman kekeringan. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga produktivitas lahan di tengah meningkatnya risiko perubahan iklim.
Ia menambahkan, strategi adaptasi yang diterapkan bukan berarti mengurangi intensitas tanam petani. Pemerintah justru mengatur agar indeks pertanaman tetap terjaga melalui penyesuaian jenis komoditas dengan kondisi ketersediaan air di masing-masing wilayah. (bul)
