FRAKSI Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kota Mataram menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai lebih dari Rp249,72 miliar. Fraksi PPP menilai angka tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius terhadap kualitas perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mataram.
Wakil Ketua Fraksi PPP DPRD Kota Mataram, Herman Fanani, A.Md, saat membacakan pemandangan umum fraksinya baru-baru ini mengatakan, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga momentum untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program pemerintah daerah.
Menurut Herman, meski Pemkot Mataram berhasil meningkatkan pendapatan daerah hingga melampaui target sebesar 103,65 persen serta mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), masih terdapat berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
“Persoalan banjir yang berulang setiap musim hujan, pengelolaan sampah yang belum optimal, kondisi jalan lingkungan dan drainase yang masih membutuhkan perhatian, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga penguatan sektor ekonomi kerakyatan, khususnya bagi pelaku UMKM dan pedagang kecil, masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah,” ujarnya.
Fraksi PPP juga mencermati realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2025 yang baru mencapai sekitar 91,35 persen. Kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat ratusan miliar rupiah anggaran yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Menurut Fraksi PPP, SILPA merupakan indikator yang positif apabila berasal dari efisiensi pelaksanaan anggaran. Namun, apabila besarnya SILPA disebabkan oleh banyaknya program yang tidak terlaksana, rendahnya kualitas perencanaan, lambatnya proses pengadaan barang dan jasa, maupun lemahnya kinerja perangkat daerah, maka kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius.
Fraksi PPP mengapresiasi meningkatnya surplus operasional pemerintah daerah. Namun, peningkatan pendapatan operasional dinilai harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan publik sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Fraksi PPP juga menilai kondisi arus kas Pemkot Mataram relatif baik. Meski demikian, pemerintah daerah diminta tetap menjaga likuiditas agar seluruh kewajiban kepada pihak ketiga dapat dipenuhi tepat waktu serta tidak menghambat pelaksanaan pembangunan. Di samping itu, pengelolaan kas diharapkan semakin efisien sehingga dana yang menganggur dapat diminimalkan.
Fraksi PPP berharap hasil pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 dapat menjadi dasar perbaikan tata kelola keuangan daerah, sehingga setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Mataram. (fit)
