Giri Menang (Suara NTB) – Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025 yang mencapai Rp337 miliar terus menjadi bola panas di DPRD Lombok Barat (Lobar). Beberapa Fraksi di DPRD Lobar mulai menujukan sikap atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepala daerah yang disodorkan Pemkab Lobar.
Rendahnya serapan anggaran 2025 hingga tidak terlaksananya sejumlah program aspirasi masyarakat, membuat lembaga legislatif itu melakukan evaluasi.
Seperti ditegaskan Fraksi Perindo Lobar yang secara terbuka mengindikasikan potensi penolakan LKPJ itu. Lantaran partai besutan Hary Tanoesoedibjo bingung harus memberikan catatan apa atas LKPJ sedangkan tidak ada program aspirasi masyarakat yang dijalankan OPD.
“Karena tidak ada kegiatan yang dikerjakan, lalu apa saya mau kasih catatan? hijau? Kan tidak mungkin. Tapi kita lihat besok penjelasanya (TAPD),” ungkap Sekretaris Fraksi Perindo Lobar, H. Husnan Wadi kepada awak media selepas mengikuti Rapat Gabungan Pimpinan (Ragapim) DPRD Lobar, Kamis (2/7/2026).
Menurutnya, Perindo tidak pada posisi mendukungan atau tidak, pihaknya lebih melihat persoalan secara objektif. Sebab kondisinya dilapangan banyak aspirasi masyarakat yang sudah masuk usulan dan diperjuangkan para wakil rakyat justru tidak ada yang dijalankan OPD.
Potensi penolakan itu diakuinya ada kemungkinan dilakukan Perindo. Hanya saja pihaknya akan mendengarkan dulu penjelasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada rapat lanjutan pembahasan LKPJ. Indikator terlaksana atau tidaknya aspirasi rakyat yang dibawa lembaga legislatif melalui Pokok Pikiran (Pokir) menjadi yang utama dilihat.
“Kegiatan aspirasi pokok pikiran tidak ada yang jalan, masa saya sebagai wakil rakyat mau diamkan,” kritiknya.
Tak hanya itu, saat Ragapim DPRD Lobar, Perindo sudah menyatakan sikap memberikan catatan rapor merah atas tidak jalannya program aspirasi masyarakat. Sebab ia menilai pokok pikiran dewan, itu justru yang paling langsung menyentuh masyarakat, karena berasal dari aspirasi masyarakat. “Karena Pokir itu paling bawah dari masyarakat,” ujarnya.
Hingga kini pihaknya belum mendapat penjelasan dari TAPD atas kondisi rendahnya realisasi serapan anggaran itu, termasuk juga di dalamnya soal program Pokir DPRD. Belum lagi dengan sejumlah program OPD lainnya. “Kita melihat dua hari ke depan saat rapat dengan TAPD biar jelas semuanya terang benderangan,” tegasnya mengakhiri. (her)
