Praya (Suara NTB) – Penolakan terhadap rencana penempatan manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) oleh pemerintah pusat disuarakan sejumlah kepala desa (Kades) di Lombok Tengah (Loteng). Sebagai bentuk penolakan, para kades mengancam bakal membubarkan pengurus KDMP yang sudah ada. Jika pemerintah pusat tetap memaksakan untuk menempatkan manajer KDPM tersebut di desa.
Ketua Forum Kepala Desa (FKD) Loteng, Suasto Hadi Putro Armin, S.H., yang dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (5/7/2026), tidak menampik adanya penolakan rencana penempatan manajer KDMP tersebut oleh sejumlah kades. Namun ia menegaskan penolakan bentuk sikap pribadi. Bukan sikap secara menyeluruh kades ataupun secara kelembagaan dari FKD Loteng.
“(Penolakan) itu sikap pribadi kades yang tetap harus dihormati. Tapi tidak menggambarkan sikap secara kelembagaan. Karena kalau secara kelembagaan, FKD Loteng mendukung penuh rencana penempatan manajer KDMP di desa oleh pemerintah pusat,” ujarnya.
FKD Loteng Sebut Kehadiran Manajer KDMP akan Membantu Desa
Menurutnya, kehadiran manajer KDMP di desa akan sangat membantu desa saat memulai kegiatan usaha dari KDMP. Mengingat hampir sebagian besar desa-desa di Loteng belum memiliki pengetahuan yang memadai untuk bisa memulai dan menjalankan KDMP.
“Kehadiran manajer KDMP di desa akan sangat membantu desa untuk memulai dan menjalankan operasional KDMP. Jadi sebagai bagian dari pemerintah kita sangat mendukung kehadiran manajer KDMP,” tegasnya kembali.
Lagi pula manajer KDMP tidak akan seterusnya ditempatkan di desa. Hanya sampai sekitar dua tahun saja. Tujuannya untuk membimbing desa dalam menjalankan operasional KDMP. Sampai desa bisa menjalankan KDMP secara mandiri. Nanti kalau desa sudah bisa menjalankan KDMP, manajer KDMP akan ditarik oleh pemerintah pusat.
“Justru kehadiran manajer KDMP sangat baik bagi desa. Ditengah masih minimnya pengetahuan pengurus KDMP di desa tentang bagaimana menjalankan dan mengelola KDMP yang merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo,” imbuh Kepala Desa Ungga ini.
Bahkan pihaknya meminta manajer KDMP ditempatkan lebih lama di Desa. Jangan hanya dua tahun saja. Bila perlu sampai tiga atau empat tahun. Sampai desa benar-benar mandiri menjalankan KDMP. “Ibaratnya kita beli mobil. Belum begitu mahir mengemudi, ya tentu butuh pendampingan dulu sebelum bisa benar-benar mahir mengemudi,” ungkapnya. (kir)
