DI BALIK hiruk pikuk problematika dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG), ada sejumlah peristiwa menarik. Program yang digagas sebagai janji kampanye Presiden Prabowo ini kini telah berjalan dan menyentuh langsung kehidupan masyarakat, khususnya para murid, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.
Di salah satu sudut ruang pertemuan yang hangat pada Ahad malam (5/7/2026), dialog publik yang digagas HMI Cabang Selong menjadi panggung penting untuk mengupas tuntas program ini. Di hadapan akademisi dan organisasi kemasyarakatan, Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik dengan lugas memaparkan analisisnya—bahwa MBG bukan sekadar program makan siang, melainkan investasi besar bagi masa depan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.
“Tujuan fundamental MBG adalah meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas SDM, khususnya bagi peserta didik dari PAUD hingga pendidikan menengah, pesantren, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, termasuk siswa dari keluarga kurang mampu dan wilayah 3T,” ujarnya dengan penuh keyakinan.
Menariknya, Sekda melihat MBG dari perspektif yang berbeda—bukan sekadar administrasi negara yang kaku, melainkan sebagai administrasi pembangunan yang berorientasi pada solusi dan fleksibilitas. “Di negara berkembang, administrasi pembangunan harus mudah terlihat hasilnya,” tegasnya.
Dan hasil itu sungguh terlihat nyata di Lombok Timur. Dengan status sebagai salah satu wilayah dengan lokus MBG terbanyak, kabupaten ini menggerakkan mesin ekonomi yang dahsyat. Data mencatat, 262 unit dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berdiri dan menyerap tenaga kerja lokal. Belanja pemenuhan makanan mencapai lebih dari Rp132 miliar per bulan, sementara alokasi untuk gaji karyawan, pengelola SPPG, dan relawan menembus lebih dari Rp29 miliar.
“Intervensi anggaran ini memberikan efek menetes ke bawah bagi ekonomi daerah,” jelas Sekda, merujuk pada dampak positif terhadap PDRB Lombok Timur.
Namun di balik gemerlap angka itu, Sekda mengingatkan satu hal penting: “Karakteristik kebijakan publik yang baik adalah dapat dievaluasi dan disempurnakan. Tidak ada kebijakan yang begitu lahir langsung sempurna.”
Sementara itu, Senior HMI Muhammad Saleh memberikan pandangan yang tak kalah menarik. Ia menilai MBG berakar dari konsep negara kesejahteraan (welfare state), di mana negara hadir menjamin pemenuhan kebutuhan primer rakyatnya.
“Kehadiran MBG menjadi bukti nyata bahwa negara hadir di tengah masyarakat,” ujarnya.
Namun, Saleh juga menyoroti sisi politik program ini. Sebagai program yang lahir dari janji kampanye, MBG menggunakan pendekatan populis yang umum diterapkan di negara berkembang. Ia mengingatkan pemerintah untuk tidak tergesa-gesa dalam pelaksanaan tanpa kesiapan sistem dan akuntabilitas yang matang.
“Program ini sangat baik, manakala tata kelolanya benar-benar akuntabel, higienitasnya terjamin, dan bersih dari praktik korupsi,” pesannya.
Saleh menawarkan solusi alternatif: penguatan kantin sekolah dengan zonasi distribusi per wilayah, baik berbasis desa maupun kecamatan. Pola ini dinilai lebih menjamin higienitas makanan, meminimalkan peluang korupsi, dan memastikan anggaran benar-benar berdampak pada peningkatan gizi anak bangsa.
Kepada mahasiswa, ia berharap agar mereka berani mengambil sikap ilmiah. “Mahasiswa adalah pilar harapan utama di negara berkembang untuk mengawal kebijakan ini,” tegasnya.
Sekda pun sependapat. Ia mendorong para akademisi dan mahasiswa untuk melakukan penelitian mendalam tentang dampak MBG. Hasil riset tersebut, katanya, akan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan di tahun-tahun mendatang
Di tengah perbedaan pandangan dan catatan kritis, satu hal yang pasti: MBG adalah program prioritas yang keberlanjutannya sudah dipastikan. Lombok Timur telah menjadi saksi bagaimana program ini menggerakkan perputaran uang hingga miliaran rupiah dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal.
Dengan evaluasi berkelanjutan dan tata kelola yang transparan, MBG diharapkan benar-benar menjadi jawaban atas tantangan gizi dan kualitas SDM Indonesia. Seperti yang diungkapkan Sekda dengan bijak: “Kritik dan saran adalah hal yang wajar dan sangat diperlukan.”
Karena pada akhirnya, kebijakan publik yang baik adalah kebijakan yang terbuka untuk dievaluasi dan disempurnakan—sebuah proses panjang menuju Indonesia Emas 2045 yang dicita-citakan bersama. (rus)
