Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Bima menyiapkan konsep baru pengendalian banjir yang tidak lagi bertumpu pada pembangunan infrastruktur semata. Konsep tersebut diarahkan untuk mengurangi debit air yang mengalir ke hilir melalui pengelolaan kawasan hulu dengan pendekatan agroforestri.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bima, Taufik, ST., MT., mengatakan konsep pengendalian air tersebut tengah disusun sebagai bagian dari upaya mitigasi menghadapi musim hujan. Menurutnya, penanganan banjir tidak lagi cukup hanya mengandalkan pelebaran sungai atau peningkatan kapasitas saluran air.
“Kami sekarang coba membuat desain untuk rencana penanganan pengendalian banjir di Desa Kore. Konsepnya sudah ada, tetapi itu tidak bisa ditangani secara struktural oleh Dinas PUPR saja,” ujarnya, Rabu (8/7).
Taufik menjelaskan, konsep yang disiapkan bertujuan menekan volume air yang mengalir ke hilir dengan memperkuat fungsi kawasan hulu sebagai daerah resapan. Karena itu, pendekatan yang digunakan tidak lagi hanya berorientasi pada pembangunan fisik.
“Pengendalian banjir itu bukan semakin memperbesar sistem hidrolika yang akan dilewati air, tetapi bagaimana mengonsepsikan air yang masuk ke hilir semakin kecil,” katanya.
Kabupaten Bima sendiri saat ini memiliki sekitar 161.120 hektare lahan kritis. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam pengendalian banjir karena berkurangnya kemampuan kawasan hulu menyerap air hujan, sehingga limpasan air menuju sungai meningkat ketika curah hujan tinggi.
Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah berencana mengembangkan kawasan yang berpotensi menjadi penyebab banjir menjadi lahan agroforestri. Sistem ini menggabungkan tanaman tahunan dan tanaman musiman dalam satu kawasan, sehingga diharapkan mampu menekan limpasan air sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.”Yang berpotensi menjadi penyebab banjir itu kita jadikan sebagai lahan agroforestri. Jadi ada tanaman jangka panjang dan tanaman musiman yang dijadikan satu,” jelasnya.
Menurut Taufik, penyusunan konsep tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD). Selain Dinas PUPR, program itu akan dibahas bersama Dinas Pertanian, dan sejumlah OPD terkait lainnya agar penanganan banjir dilakukan secara terpadu.
Sebagai tahap awal kata Taufik, Pemerintah Kabupaten Bima merencanakan Kecamatan Sanggar sebagai lokasi pilot project. Saat ini desain program masih dalam tahap penyusunan sebelum dibahas bersama OPD terkait dan diimplementasikan secara bertahap di wilayah lain. “Lagi kita susun programnya secara keseluruhan,” tandasnya. (hir)
