Selong (Suara NTB) – Inspektorat Kabupaten Lombok Timur (Lotim) memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lotim telah melaksanakan seluruh rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Inspektorat Lotim, Lalu Ulul Azmy, menjawab Suara NTB saat ditemui pada Kamis (9/7/2026).
Azmy menjelaskan, penanganan rekomendasi BPK dilakukan secara bertahap. Yang dilaksanakan saat ini adalah rekomendasi hasil pemeriksaan tahun 2009, proses tindak lanjut telah selesai dilaksanakan. Sementara itu, untuk rekomendasi hasil pemeriksaan tahun anggaran 2025, saat ini masih dalam tahap verifikasi oleh BPK.
“Kalau yang terkait dengan tindak lanjut BPK untuk pemeriksaan 2026 untuk tahun anggaran 2025, masih dalam tahap verifikasi,” ujarnya.
Terkait rekomendasi dari hasil pemeriksaan tahun sebelumnya yang dinilai masih tertinggal, Azmy menjelaskan, hal tersebut menyangkut dokumen administrasi seperti surat keputusan (SK) dan peraturan daerah (Perda) yang belum dibuat pada tahun-tahun sebelumnya. Saat ini, dokumen-dokumen tersebut sedang dikumpulkan dan dilengkapi.
Azmy juga menambahkan, untuk hasil pemeriksaan tahun 2025 relatif aman. Beberapa temuan, seperti yang terkait dengan UMKM dan honor kegiatan, telah selesai ditindaklanjuti. Mengenai adanya informasi yang beredar tentang pengembalian dana, termasuk yang disebut-sebut terjadi di Sekretariat Daerah (Setda), Azmy menegaskan bahwa hal tersebut sudah ditindaklanjuti.
“Semua terkait soal honor kegiatan sudah ditindaklanjuti,” tegasnya.
Untuk temuan yang memerlukan pembentukan Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR), Azmy menjelaskan, proses tersebut khusus untuk temuan tahun-tahun sebelumnya. Nilai pengembalian yang diminta pun relatif kecil, tidak sampai ada yang ratusan juta apalagi yang sampai miliaran rupiah.
Capaian ini sejalan dengan komitmen Pemkab Lombok Timur yang baru saja meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut. Inspektorat Lotim akan terus memperkuat pengawasan internal dan memastikan seluruh rekomendasi BPK menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. (rus)
