Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota Mataram mencatat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi pada empat organisasi perangkat daerah (OPD) hingga Semester I 2026 masih berada di bawah 50 persen dari target yang telah ditetapkan. Keempat OPD tersebut yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pariwisata.
Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Kota Mataram meminta OPD yang realisasi PAD-nya masih rendah agar lebih kreatif dan inovatif dalam menggali potensi pendapatan sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai hingga akhir tahun.
Sekretaris Daerah Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri, mengatakan capaian PAD dari sektor retribusi yang masih berada pada kisaran 30 hingga 40 persen menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, OPD harus segera melakukan berbagai langkah percepatan agar realisasi pendapatan minimal melampaui 50 persen.
“Ini yang kami tekankan kepada teman-teman OPD yang rata-rata capaiannya baru 30 sampai 40 persen. Mereka harus lebih inovatif dan kreatif agar pencapaiannya segera meningkat, paling tidak di atas 50 persen,” ujarnya, Jumat (10/7).
Alwan menjelaskan, meskipun capaian empat OPD tersebut masih di bawah target, masing-masing telah menyusun berbagai upaya untuk mempercepat realisasi PAD melalui optimalisasi potensi retribusi yang menjadi kewenangannya.
Karena itu, OPD pengelola retribusi didorong untuk terus berinovasi dan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang tetap sesuai dengan ketentuan. Namun, setiap langkah yang dilakukan harus tetap sejalan dengan arah kebijakan pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Wali Kota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana.
“Pokoknya silakan bekerja, berinovasi, dan selalu melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan,” pesannya.
Terkait kendala pencapaian PAD, Alwan menegaskan setiap OPD telah diberikan target berdasarkan indikator, potensi, serta kemampuan masing-masing. Oleh karena itu, rendahnya realisasi tidak lagi dapat dijadikan alasan, mengingat target tersebut telah disepakati bersama dalam pembahasan anggaran.
“Sekarang semuanya sudah diperhitungkan karena target itu juga sudah dibahas bersama DPRD. Makanya ini yang terus kita pacu agar target tersebut bisa tercapai,” jelasnya.
Berdasarkan data realisasi PAD hingga Juni 2026, DLH baru merealisasikan sekitar 34 persen atau sebesar Rp4,25 miliar dari target Rp12,5 miliar. Dinas Pariwisata mencatat realisasi sekitar Rp200 juta dari target Rp800 juta.
Sementara itu, Dinas Perhubungan membukukan realisasi sekitar Rp5 miliar dari target Rp18,5 miliar. Adapun Dinas Perdagangan menjadi OPD dengan capaian terendah, yakni sekitar 17 persen dari target PAD sebesar Rp8,2 miliar. (pan)
