Tanjung (Suara NTB) – Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) menggelontorkan kuota BPJS Ketenagakerjaan kepada sekitar 2.020 orang warga di 3 kecamatan. Alokasi tersebut selain mendukung cakupan kepesertaan BPJS di lingkup Pemda Lombok Utara, program tersebut juga menjadi instrumen bagi jaminan sosial masyarakat.
Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Lombok Utara, L. M. Zaki, Senin (13/7/2026) mengungkapkan, Fraksi PDIP memutuskan untuk mengalokasikan kuota kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada warga. Di tingkat Parpol, program ini tergolong perdana dimana PDIP KLU memulai dengan mengintervensi warga sebanyak 2000 orang lebih.
“Alokasi Kartu BPJS di tiga kecamatan variatif. Yang terbesar, datang dari dukungan Wakil Ketua DPRD KLU, Pak Made Karyasa sebanyak 1000 kartu,” ujar Zaki.
Ia melanjutkan, untuk sementara, distribusi 1000 kartu dari Waka II DPRD KLU terfokus di wilayah Kecamatan Tanjung. Pasalnya, alokasi anggaran bersumber dari Pokir DPRD.
Sementara, kuota tambahan dianggarkan dari Pokir Ketua Fraksi, Tusen Lasima, sebesar 500 kartu, di wilayah kecamatan Gangga. Serta, 520 kartu lainnya dari Pokir Sekretaris Fraksi, M. Zaki, yang dibagikan kepada warga di wilayah Kecamatan Bayan.
Alokasi anggaran BPJS Ketenagakerjaan tersebut, tegas Zaki, mulai berlaku efektif mulai tahun 2026 hingga 2031 atau proyeksi jabatan DPRD ketiga anggota Fraksi PDIP tersebut berakhir.
Dari alokasi tersebut, ketiga anggota DPRD KLU dari Fraksi PDIP mengalokasikan nominal anggaran mencapai Rp460 juta tiap tahun. Jumlah tersebut dibayarkan langsung ke BPJS untuk satu tahun penuh sesuai jumlah iuran per orang per bulan.
“Kami menganggap Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini penting. Tanpa bermaksud mendoakan yang tidak-tidak kepada warga, tapi setidaknya, Jamsostek ini akan sangat membantu warga ketika terjadi persoalan selama warga kita bekerja,” paparnya.
Zaki menambahkan, awalnya banyak warga yang menolak program ini. Namun setelah mengetahui klaim-klaimnya yang dapat diperoleh, pihaknya justru kewalahan menerima permohonan dari masyarakat.
“Tidak menutup kemungkinan, kami akan menambah kuota pada tahun 2027 nanti. Karena ternyata animo masyarakat sangat tinggi setelah mengetahui manfaat BPJS Ketenagakerjaan ini,” sambungnya.
Zaki tak menyangkal, distribusi Kartu BPJS Ketenagakerjaan untuk tahap awal menyasar konstituen PDIP-P. Dengan komitmen anggaran pada tahun berikutnya, pihaknya secara otomatis akan menyisir lapisan masyarakat tanpa memandang asal usul pendukung politik, domisi wilayah dan sebagainya. Sebab bagi PDIP, APBD KLU adalah hak seluruh warga tanpa melihat sekat.
“Yang kita utamakan adalah warga masuk dalam DTSen desil 5 ke bawah, termasuk desil 1 sampai desil 4. Bagi Fraksi PDIP, ada tiga program Bansos yang wajib diberikan ke masyarakat. Yaitu, BPJS, Beras dan kain/mukena. Untuk beras dan kain sarung, biasanya kami distribusikan pada momen bulan Ramadhan untuk membantu meringankan beban warga kita memasuki hari Raya Idulfitri,” tandasnya. (ari)
