Sumbawa Besar (Suara NTB)-Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disparpora) Kabupaten Sumbawa, mengaku kontribusi retribusi dari sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat minim. Minimnya pendapatna dari retribusi daerah itu sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu.
“Memang angkanya belum maksimal, kita berharap tata kelolanya bisa dilakukan lintas sektor. Keterbatasan kewenangan daerah juga masih menjadi pemicu PAD dari sektor tersebut belum maksimal,” kata Kadis Parpora Kabupaten Sumbawa, Tata Kostara, kepada Suara NTB, Senin (13/7).
Tata melanjutkan, kendala utama sehingga daerah tidak maksimal mengelola PAD tersebut karena keterbatasan kewenangan. Untuk sektor wisata banyak pihak yang berwenang, misalnya untuk sektor kelautan berada di Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi NTB.
“Tata kelola regulasi untuk pembagian wewenang untuk penarikan retribusi tersebut ini kan belum ada,sehingga kita di daerah tidak bisa maksimal untuk mengelola pendapatan dari sektor tersebut,” ujarnya.
Minimnya penerimaan dari sektor tersebut, lantaran daerah belum bisa menarik PAD secara maksimal. Meskipun belum dilakukan penarikan PAD, tetapi multi player efek dari adanya kunjungan tersebut memberikan dampak kepada masyarakat secara luas.
Pihaknya masih sangat berhati-hati untuk penarikan retribusi dari sektor tersebut, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah. Karena, jika dipaksakan tetap dilakukan penarikan maka akan beresiko hokum.
“Kami berharap ada regulasi khusus yang mengatur masalah itu. Pemerintah pusat yang mengatur pola pembagian kewenangan penarikan retribusi. Jangan sampai terjadi perbuatan pidana nantinya karena penarikan retribusi tersebut,” sebutnya.
Berdasarkan data Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) total destinasi wisata di Sumbawa ada sekitar 22 objek wisata yang rutin dikunjungi oleh wisatawan. Namun, keberadaan destinasi wisata ini masih membutuhkan penataan lebih lanjut terutama perbaikan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya.
Selain masalah infrastruktur lanjutnya, penguatan kelembagaan di destinasi wisata juga menjadi perhatian terutama kaitannya dengan sumber daya manusia. Hal itu perlu dilakukan, karena pengembangan SDM di sektor wisata merupakan investasi jangka panjang termasuk pengembangan lebih lanjut.
“Kalau secara umum memang masih banyak yang kurang, misalnya di beberapa tempat seperti toilet termasuk papan informasi. Karena destinasi kita beragam dari laut sampai gunung dan itu akan menjadi atensi kami,” demikian kata dia. (Ils)
